Minggu 23 November 2025
BALIKPAPAN — Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Iim Rahman, menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh program yang berjalan, tetapi juga sangat bergantung pada akurasi data dan kesiapan perangkat kelurahan, terutama para ketua RT dan kader posyandu, Senin (17/11/2025).
Iim menjelaskan bahwa banyak persoalan muncul akibat data stunting yang tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan kasus di mana data menunjukkan adanya anak yang masuk kategori stunting, namun ketika ditelusuri, keluarga tersebut sudah berpindah domisili.
Sebaliknya, ada pula anak yang membutuhkan intervensi tetapi tidak tercatat dalam data resmi.
"Kadang data itu bukan warga kita. Tiga bulan dicari, sudah pindah. Tapi tetap masuk sebagai data stunting. Mau ditangani, orangnya tidak ada,” ujar Iim saat diwawancarai oleh awak media.
Ia menilai mekanisme pendataan harus diperbaiki agar upaya penanganan benar-benar mengenai sasaran.
Menurutnya, perpindahan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang membuat data terus berubah, sehingga pemerintah perlu menyiapkan sistem pemantauan yang lebih responsif.
Terkait usulan pelibatan RT dalam pemantauan kasus stunting, Iim menyatakan dukungan, namun dengan catatan bahwa jangan sampai RT dibebani biaya tambahan.
Menurutnya, memonitor warga adalah hal yang wajar karena RT paling memahami kondisi wilayahnya, tetapi seluruh kebutuhan operasional tetap harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
"RT bisa jadi pengawas, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai ketika ada biaya muncul, RT yang harus menanggung. Ini program pemerintah, jadi jangan memberatkan mereka,” tegasnya.
Iim juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kader posyandu. Menurutnya, ketidakpresisian alat ukur dan minimnya pelatihan dapat menyebabkan data keliru. Selisih kecil pada pengukuran, jika dikumpulkan, dapat menghasilkan angka stunting yang tampak tinggi padahal tidak sesuai kondisi riil.
"Kader harus diberi pelatihan dulu sebelum menerima insentif. Penimbangan dan pengukuran harus presisi. Nol koma itu kalau dikumpulkan banyak, bisa salah total,” jelasnya.
Terkait persoalan ini, Iim menilai kader telah bekerja dengan ketulusan dan semangat, sehingga pemberian insentif sementara sekitar Rp100 ribu per bulan layak dipertimbangkan sambil menunggu data posyandu diperbaiki oleh dinas terkait.
"Kader sudah mau bekerja. Tinggal ditingkatkan kapasitasnya, dan insentifnya diberikan sambil memperbaiki data posyandu,” katanya.
Ia berharap perbaikan data, peningkatan kapasitas pengukuran, serta regulasi yang tidak membebani RT dapat mempercepat upaya menurunkan angka stunting di Kota Balikpapan.
"Kita ingin penanganan stunting benar-benar tepat. Mulai dari data, pelatihan, sampai dukungan bagi kader dan RT. Itu yang harus dibenahi,” tandasnya. (Adys/adv/*)