Selasa 18 November 2025
BALIKPAPAN — Menghadapi dinamika fiskal nasional yang menuntut efisiensi anggaran, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (13/11/2025).
Kunjungan ini menjadi sarana berbagi pengalaman mengenai penyusunan kebijakan anggaran di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Rombongan dari DPRD HSS dipimpin Ketua DPRD Akhmad Fahmi. Setibanya di Balikpapan, mereka diterima oleh jajaran Sekretariat DPRD kota.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam format diskusi terbuka yang membahas bagaimana masing-masing daerah menyesuaikan arah pembangunan di tengah berkurangnya alokasi dana pusat.
Rani, perwakilan Sekretariat DPRD Balikpapan, memaparkan bahwa pengurangan TKD menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penataan ulang prioritas pembangunan.
Menurutnya, setiap perangkat daerah kini harus memastikan bahwa penggunaan anggaran lebih selektif dan selaras dengan kebutuhan mendesak.
"Kami menyambut baik kunjungan dari DPRD Hulu Sungai Selatan. Kondisi yang kita hadapi saat ini memang tidak mudah, tetapi dengan strategi yang tepat, daerah tetap bisa menjaga keberlanjutan program-program penting,” ujar Rani.
Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, menegaskan bahwa pihaknya datang untuk mempelajari bagaimana Balikpapan melakukan penyesuaian dalam proses pengawasan dan perumusan anggaran.
Ia menyebutkan bahwa HSS mengalami situasi yang hampir sama, di mana transfer pusat mengalami koreksi cukup besar.
"Di daerah kami, pemangkasan anggaran mencapai sekitar Rp153 miliar dari total APBD sebelumnya. Tentu ini berdampak pada rencana kerja yang telah disusun,” jelasnya.
Fahmi menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan daerah kini harus disesuaikan kembali, termasuk revisi terhadap dokumen KUA-PPAS dan APBD yang sebelumnya telah ditetapkan. Penataan ulang program kerja menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan meski dengan kemampuan fiskal yang menurun.
"Prinsipnya, kami ingin memastikan bahwa layanan publik tidak terganggu. Efisiensi memang harus dilakukan, tetapi masyarakat tetap perlu mendapatkan pelayanan dasar secara optimal,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, kedua lembaga berharap dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai strategi adaptasi anggaran serta mendorong pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kondisi fiskal nasional. (Adys/adv/*)