Selasa 18 November 2025
BALIKPAPAN — Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang masih dirasakan warga, terutama terkait penggunaan BPJS dan pelayanan puskesmas.
Ia menyebutkan bahwa meskipun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan daerah, masih banyak warga yang kesulitan menggunakan BPJS karena status keanggotaannya tidak aktif.
Menurut Fauzi, persoalan ini sering terjadi pada peserta BPJS mandiri yang memiliki tunggakan lama, namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut membuat layanan mereka terblokir.
Saat mereka membutuhkan pelayanan, kartu mereka tidak bisa digunakan sehingga menimbulkan kebingungan dan beban biaya yang mendadak.
"Masih banyak masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan, tetapi BPJS mereka tidak aktif karena ada tunggakan lama. Mereka sebenarnya berhak mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah daerah, tetapi masalah teknis ini membuat pelayanan terhambat,” jelas Fauzi, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan perlunya sosialisasi yang lebih jelas dan masif mengenai aturan BPJS, terutama perbedaan antara peserta mandiri, peserta perusahaan, dan peserta yang dibiayai pemerintah daerah.
Menurutnya, banyak warga mengira seluruh layanan bersifat gratis tanpa memahami syarat administratif yang berlaku.
"Informasi seperti ini harus disampaikan secara luas. Warga perlu tahu kalau BPJS gratis itu berlaku dengan ketentuan tertentu. Jangan sampai masyarakat hanya tahu gratisnya, tapi tidak tahu mekanismenya,” katanya.
Selain persoalan BPJS, Fauzi juga menilai pelayanan puskesmas harus terus dibenahi.
Ia meminta tenaga kesehatan untuk meningkatkan kecepatan dan keramahan layanan agar masyarakat merasa diperhatikan tanpa pembedaan.
Di sisi lain, Fauzi menilai anggaran kesehatan sudah cukup proporsional, namun harus digunakan lebih efektif.
Ia menekankan bahwa pengawasan anggaran harus diperketat agar program kesehatan, terutama upaya penurunan stunting, dapat berjalan optimal.
"Kesehatan dan pendidikan sudah mendapatkan porsi anggaran besar. Tinggal bagaimana kita mengawasi agar pelaksanaannya tidak sembarangan. Anggaran besar tidak akan cukup kalau pengelolaannya tidak tepat,” terangnya.
Fauzi berharap perbaikan layanan kesehatan, transparansi informasi BPJS, dan sinergi antar instansi dapat semakin ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan layanan yang benar-benar berkualitas. (Adys/adv/*)