Rabu, 2 PEBRUARI 2022
Anggota DPRD Kota Balikpapan Gelar RDP Terkait Aturan Operasional Jam Mobil Besar
BALIKPAPAN-Pasca insiden kecelakaan maut di simpang Muara Rapak, beberapa waktu lalu, menelan korban jiwa, DPRD Balikpapan terus mendorong, pemkot Balikpapan melakukan pembenahan di traffic light, Muara Rapak.
Melalui gabungan tiga Komisi DPRD Balikpapan, yaitu Komisi I, II dan III, menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, di ruang paripurna gedung DPRD Balikpapan, Rabu (2/2/2022).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menjelaskan, ada beberapa alternatif yang diusulkan dalam jangka panjang untuk mengantisipasi kejadian, kecelakaan maut, beberapa waktu lali. Meski, pembenahan ini dinilai menelan biaya atau anggaran cukup besar.
Dalam RDP ini Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan mengusulkan pembangunan gudang atau depo, di kilometer 13. Depo ini, sebagai tempat penyimpanan muatan, sebelum diangkut ke tempat tujuan.
Depo atau gudang ini, sebagai metode transit, dari truk besar kemudian dilanjutkan oleh angkutan kecil, yang akan mengirim muatan tersebut, melalui jalan kota hingga sampai tujuan.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Balikpapan ini, bahwa hal ini cukup bagus, tapi itu butuh anggaran besar untuk pembangunan gudang sekitar, diperkirakan mencapai Rp100 Miliar.
Meski Alwi menilai, alur ini akan berdampak kepada expedisi, mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan unit kecil dan operasional tambahan.
"Pasti ada efeknya, barang-barang kebutuhan harganya jadi naik saat dipasarkan ke masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Dishub juga mengusulkan pelebaran jalan, sekita delapan meter ke kiri, sementara terbentur dengan lahan, SPBG (Stasiun Pengisian Gas) milik Pertamina.
"Kami akan melanjutkan pertemuan dengan pihak Pertamina, dan mudah-mudahan mereka mau mengerti dengan kondisi ini, apalagi sudah banyak korban, akibat kecelakaan di simpang Muara Rapak. Semoga saja kejadian kemarin itu, yang terakhir," ucap Alwi juga selaku ketua PBSI Balikpapan.
Terakhir, Dishub mengusulkan pembangunan Fly Over atau jalan layang, seyogianya menjadi ranah pemerintah Provinsi Kaltim. Harapannya dapat terwujud, dan diperlukan dukungan masyarakat. (Adys/adv)