Kamis, 2 Juli 2020

BALIKPAPAN-Rapat paripurna DPRD Balikpapan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap, nota penjelasan Walikota Balikpapan mengenai rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Anggaran 2019.

Rapat tersebut berlangsung melalui Video Conference di ruang rapat gabungan gedung DPRD Balikpapan, Rabu (1/7/2020).

Enam fraksi DPRD Balikpapan, menyampaikan pandangan umum, fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, fraksi Demokrat dan fraksi Gabungan, dalam paripurna tersebut. 

Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya dibacakan, Alwi Al Qadri bahwa, pentingnya penyelesaian penanganan banjir di beberapa wilayah Balikpapan. 

"Persoalan banjir masih perlu dicermati pemerintah kota (pemkot) Balikpapan, dimana titik banjir tidak berkurang bahkan malah bertambah. Kami tidak melihat keseriusan pemkot dalam menanggulangi banjir," ungkapnya.

"Fraksi Golkar mendorong masalah tersebut dalam program prioritas dan menaikan anggaran penaggulangan banjir dari 20 persen anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 40 persen," katanya.

Fraksi Golkar juga mencermati masalah pendidikan, melalui undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang, pendidikan nasional pasal 11 ayat 1 bahwa, pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin keselenggaraan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga. 

"Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi momok menakutkan bagi orang tua siswa setiap ajaran baru, kepastian anak mereka bisa masuk ke sekolah negeri serasa patah arah," ujarnya.

"Seakan-akan pemerintah melakukan pembiaran dengan persoalan tersebut, dengan dalih ruang kelas tidak cukup dan terbatasnya jumlah sekolah. Tiap tahun pemerintah selalu membuat masyarakat resah, seharusnya pemerintah hadir memberi ketenangan. Sampai kapan persoalan ini akan berakhir," bebernya.

Hal tersebut senada disampaikan fraksi PDI Perjuangan Fadlianoor, pemerintah harus serius dan fokus sepenuh hati untuk menangani banjir sampai tuntas dari hulu sampai dengan hilir.

"Akibat penumpasan lahan timbul titik banjir baru seperti RT 14 Lamaru, RT 39 Manggar dan JL. Asnawi Arbain dan lain-lain. Belum lagi rencana normalisasi Sungai Ampal belum bisa dibebaskan, fraksi kami melihat persoalan banjir itu, memerlukan sinergisitas baik seluruh Dinas," tandasnya.

Liputan: Yudi

Editor: Ahmad Yani