Senin 4 Mei 2026
BALIKPAPAN — Aksi yang digelar oleh PC PMII Kota Balikpapan bersama para sopir truk terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat serta hasil advokasi di lapangan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi yang dinilai semakin menyulitkan para sopir dan masyarakat dalam memperoleh solar di sejumlah SPBU Kota Balikpapan.
Menanggapi hal itu, pihak Pertamina Patra Niaga menyatakan pada prinsipnya mendukung aspirasi yang disampaikan, namun tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku terkait distribusi BBM subsidi.
Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fahjri, mengatakan bahwa Pertamina hanya menjalankan penyaluran sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
"Kami mengapresiasi tuntutan dari teman-teman PMII dan sopir truk. Ini bentuk kepedulian yang kami pahami. Namun, untuk penambahan kuota, kami perlu berkoordinasi dengan regulator karena kewenangan itu bukan di Pertamina,” ujarnya, saat diwawancarai awak media, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, kuota biosolar untuk Kota Balikpapan saat ini berada di kisaran 20 ribu kiloliter per tahun. Dari total tersebut, distribusi baru dilakukan di dua SPBU yang memiliki alokasi kuota, masing-masing sekitar 40 ton dan 24 ton per hari.
Sebagai langkah sementara, Pertamina telah membuka layanan 24 jam di dua SPBU tersebut guna mengurangi antrean panjang. Namun, untuk SPBU lain yang belum memiliki kuota, penyaluran belum dapat dilakukan karena terbentur aturan.
"Kalau tidak ada kuota, kami tidak bisa menyalurkan. Tapi dua SPBU yang ada saat ini akan kami maksimalkan dengan layanan 24 jam,” jelasnya.
Narotama menambahkan, penambahan kuota solar merupakan kewenangan BPH Migas. Oleh karena itu, diperlukan usulan resmi dari pemerintah daerah yang kemudian akan dievaluasi oleh regulator.
" Begitu kuota tambahan disetujui, kami siap langsung menyalurkan ke SPBU. Kami juga terbuka untuk koordinasi lanjutan agar persoalan ini bisa segera teratasi,” tambahnya.
Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan regulator, distribusi solar di Balikpapan dapat kembali normal, sehingga kebutuhan masyarakat dan para sopir truk dapat terpenuhi tanpa antrean panjang. (Adys/*)