Efisiensi Anggaran Hambat Penanganan Pohon Rawan Tumbang di Balikpapan

Selasa 24 Pebruari 2026

BALIKPAPAN– Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 mulai berdampak pada kesiapsiagaan penanganan risiko lingkungan di Balikpapan. Salah satu sektor yang terdampak adalah penanganan pohon rawan tumbang yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

H. Yusri Ketua Komisi III DPRD Balikpapan. (Adys)

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, menjelaskan bahwa keterbatasan alat operasional menjadi kendala utama dalam penanganan cepat di lapangan.

Menurutnya, laporan masyarakat terkait titik pohon berisiko tetap akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait agar dapat segera ditangani.

"Kalau ada laporan lokasi pohon rawan tumbang, sampaikan saja. Nanti kami teruskan dan konfirmasi ke DLH supaya bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kota Balikpapan, Selasa (24/2/2026).

Ia mengungkapkan, salah satu hambatan teknis yang dihadapi petugas adalah minimnya alat berat pendukung seperti mobil crane yang dibutuhkan untuk pemangkasan dahan besar maupun penanganan batang pohon berdiameter besar.

Tanpa dukungan peralatan tersebut, proses penanganan sering kali membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko mengganggu aktivitas masyarakat. Yusri menilai kondisi ini berkaitan langsung dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak pada berbagai perangkat daerah, termasuk sektor lingkungan.

"Memang ada kesulitan dari sisi alat, khususnya crane. Kita memahami tahun ini ada pengurangan anggaran dan itu berpengaruh pada kemampuan operasional,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan, pihak legislatif tetap mendorong DLH mengoptimalkan sarana yang ada agar potensi bahaya dapat diminimalkan.

Ia menegaskan bahwa penanganan pohon rawan tumbang harus tetap menjadi prioritas, terutama di kawasan padat lalu lintas dan permukiman warga.

Menurutnya, langkah antisipatif penting dilakukan sebelum terjadi insiden, mengingat cuaca ekstrem dan angin kencang dapat meningkatkan risiko pohon tumbang sewaktu-waktu.

Oleh karena itu, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan instansi teknis dinilai menjadi kunci untuk menjaga keselamatan lingkungan perkotaan di tengah keterbatasan anggaran. (Adys/*)