Selasa 22 Juli 2025
BANDUNG – Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran, SH mendorong pemerintah daerah kabupaten Mahakam Ulu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi daerah dimiliki Mahulu.
Devung Paran menyampaikan hal ini terkait kunjungannya ke DPRD kota Bandung, Selasa (22/7/2025).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran, A.Md.Keb., S.H melakukan Study tiru Komisi II dengan DPRD Kota Bandung ini, menjadi bukti keseriusan pihak DPRD Mahulu menggali potensi daerah Mahulu untuk kesejahteraan masyarakat Mahulu.
Pihkanya, ingin melihat langsung situasi kota bandung dalam pengelolaan potensi daerah dan memaksimalkan PAD, adanya adaptasi sesuai dengan kondisi di mahulu.
Menurutnya, kunjungan ini merupakan bagian dari langkah proaktif DPRD Mahulu dalam melakukan study tiru praktik kebijakan retribusi daerah dari daerah lain, khususnya yang telah berhasil meningkatkan PAD secara signifikan.
Senada disampaikan oleh Ketua Komisi II Gohen Merang Sapulete, M.A.P, dalam meningkatkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah juga dapat mengenakan pajak pada minuman beralkohol, agar pendistribusiannya dapat terkontrol dan terarah.
Ia mencontohkan, minuman beralkohol seharusnya dikenakan pajak agar dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah Mahulu.
Sementara, DPRD Kota Bandung yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Sanni Iskandar, S.A.P., memaparkan berbagai program unggulan, termasuk kebijakan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Adapun peningkatan PAD kota Bandung, diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan pajak daerah sebagai penyumbang terbesar.
Untuk saat ini fokus pengembangan kota Bandung melalui, optimasi pajak dan retribusi, termasuk perluasan objek/pajak baru dan penagihan lebih efisien terlebih pemanfaatan aset & BUMD agar memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan serta digitalisasi layanan pajak, pemetaan objek pajak, serta regulasi insentif/disinsentif untuk peningkatan penerimaan dari ruang kota. (adv/DPRDMahulu/*)