Selasa 18 November 2025
SANGATTA – Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memasuki fase yang semakin mendalam dan teknis di DPRD setempat. Menyikapi tahapan krusial ini, berbagai fraksi mulai mematangkan strategi dan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Salah satunya adalah Fraksi NasDem yang mengedepankan pendekatan kolektif dan berjenjang dalam mengawal dinamika pembahasan.
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Edy Markus, dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa sejumlah tahapan formal pra-pembahasan inti telah terlampaui. Hal ini menjadi fondasi penting sebelum para wakil rakyat menyelami detail-detail postur anggaran. Proses demokrasi yang transparan dan tertib prosedur menjadi prasyarat untuk menghasilkan sebuah dokumen anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Kemari itu kan sudah rapat terkait persoalan kebijakan anggaran umum sementara, dan program prioritasnya juga kan sudah di paripurna, dan dalam minggu kedepan ini kan sudah masuk pembahasan di badan anggaran," jelas Edy Markus.
Meskipun secara personal tidak tergabung dalam badan anggaran yang berfungsi sebagai panitia kerja (panja) inti, komitmen Edy Markus untuk turut serta mengawal proses ini tidaklah berkurang. Ia menegaskan bahwa partisipasi dan fungsi pengawasan legislatif tidak hanya dimonopoli oleh anggota yang duduk dalam panitia khusus, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota dewan. Untuk memastikan efektivitas peran tersebut, Fraksi NasDem mengandalkan mekanisme koordinasi dan sinergi yang solid antara seluruh anggotanya.
"Nah saya sendiri ndak masuk di dalam badan anggaran, tapi kami dari fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan fraksi yang ada di badan anggaran," ujarnya.
Koordinasi yang berkelanjutan dan intens ini bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan administratif, melainkan memiliki tujuan yang lebih substantif. Upaya ini difokuskan untuk menciptakan satu pandangan dan sikap fraksi yang koheren, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam ruang rapat badan anggaran telah mempertimbangkan suara serta kepentingan masyarakat yang diwakili. Edy Markus menekankan bahwa esensi dari seluruh perjuangan politik di tingkat daerah adalah kemampuan untuk mentransformasikan aspirasi konstituen menjadi kebijakan yang nyata dan teranggaran.
"Dalam hal memansikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang kita perjuangkan," pungkas Edy Markus dengan tegas.
Pernyataan ini merefleksikan komitmen Fraksi NasDem untuk menempatkan anggaran sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, bukan sekadar dokumen finansial belaka. Dalam pandangan banyak pengamat, pendekatan berbasis koordinasi semacam ini dapat meningkatkan kualitas deliberasi, di mana setiap usulan dapat ditelaah secara lebih komprehensif sebelum menjadi keputusan final. Fase pembahasan di badan anggaran pada minggu-minggu mendatang diprediksi akan diwarnai dengan diskusi yang dinamis dan mendetail. Situasi ini merupakan bagian yang sehat dari proses demokrasi, selama semua pihak menjaga semangat untuk mencari titik terang yang terbaik bagi kemajuan daerah. Kehadiran mekanisme koordinasi internal di setiap fraksi, seperti yang dijalankan Fraksi NasDem, diharapkan dapat menjadi penyangga yang meredam potensi kebuntuan dan memastikan pelayanan untuk masyarakat tetap menjadi primadona dalam setiap pengambilan keputusan. (adv/*)