Jumat 14 November 2025
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur tengah menggencarkan upaya pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah eksekutif. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerapan anggaran, berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Secara otomatis kami anggota DPRD itu melaksanakan sesuai dengan tiga fungsi kami, salah satunya adalah pengawasan,” jelas Syaiful Bakhri, legislator Bukit Pelangi.
Fungsi pengawasan ini merupakan bagian integral dari tupoksi DPRD, selain fungsi legislasi dan anggaran. Dalam konteks ini, dewan tidak hanya bertindak sebagai mitra yang mendukung kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga berperan sebagai pengawas kritis yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pembangunan. Keberadaan fungsi ini dianggap sebagai pilar penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Syaiful Bakhri menyebut fokus dari kegiatan pengawasan yang sedang berjalan. “Sekarang ini kita mengawasi sejauh apa pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah,” ujarnya.
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kutim sangat komprehensif. Tidak hanya terpaku pada aspek administratif dan legalitas, pengawasan juga menyentuh hal-hal yang bersifat teknis dan substantif. Anggota dewan secara aktif memantau kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan dokumen perencanaan teknis yang telah disusun, memeriksa efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran, serta mengevaluasi kualitas hasil akhir dari setiap output pembangunan. Untuk mendapatkan data yang akurat, dewan secara rutin meminta laporan kemajuan secara berkala dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi penanggung jawab utama program.
Namun, komitmen pengawasan DPRD Kutim tidak berhenti di balik meja rapat. Proses pemantauan juga melibatkan kunjungan langsung atau field visit ke lokasi-lokasi proyek strategis yang tersebar di berbagai penjuru wilayah. Pendekatan ini dinilai crucial untuk mendapatkan gambaran nyata dan faktual tentang kondisi aktual pembangunan di lapangan. Dengan turun langsung, anggota dewan dapat memverifikasi laporan yang diterima, mengamati progres fisik secara detail, dan yang terpenting, mendengarkan masukan serta umpan balik secara langsung dari masyarakat yang merupakan penerima manfaat akhir dari proyek pembangunan tersebut.
Setiap temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan, baik yang bersifat positif maupun negatif, akan didokumentasikan dengan rapi dan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang krusial. Rekomendasi perbaikan dan langkah korektif yang konstruktif, bilangnya, bakal disampaikan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Dan memberikan manfaat optimal serta berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. (adv/*)