Kamis 14 Agustus 2025
TANA PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (14/8/2025).
Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Paser dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, didampingi unsur Wakil Ketua serta diikuti seluruh anggota dewan.
Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari turut hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Sekretariat Daerah (Setda), serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, menyampaikan bahwa kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi landasan penting dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Paser.
"Dokumen ini menjadi pondasi awal dalam penyusunan APBD yang lebih tepat sasaran dan mendukung program strategis pemerintah daerah,” ujar Hendra dalam sambutannya.
Rapat paripurna ini diawali dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan oleh Kasri.
Dalam laporannya, Banggar memberikan tujuh rekomendasi penting, salah satunya mendorong agar alokasi belanja daerah ke depan lebih fokus pada pencapaian 11 Program Prioritas Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Program Paser Tuntas.
"Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa prinsip money follow program benar-benar diterapkan, sehingga perangkat daerah yang menjalankan program prioritas mendapatkan porsi anggaran yang memadai,” tegas Kasri.
Penandatanganan nota kesepakatan ini juga menandai hasil pembahasan intensif antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser yang selama ini bekerja merumuskan arah kebijakan fiskal tahun mendatang.
Program Paser Tuntas yang menjadi acuan prioritas anggaran mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik berbasis digital.
Harapannya, APBD 2026 tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Adv/MK/DPRDPaser/*)