Senin 23 September 2024
BALIKPAPAN- Pengundian serta penetapan nomor urut terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2024 telah selesai dilakukan, dan dengan demikian masa kampanye siap berlangsung dari tanggal 25 September - 23 November 2024.
Terkait hal itu, Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli menghimbau untuk bisa melakukan Kampanye Pilkada dengan damai.
"Sesuai dengan agenda KPU sebelumnya yakni deklarasi kampanye damai. Ya, Pemerintah Kota Balikpapan mendukung semua kegiatan yang akan berlangsung dan bisa berjalan dengan baik," kata Zulkifli kepada awak media.
Zulkifli pun juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan yang mempunyai hak suara, agar bisa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing pada tanggal 27 November 2024.
"Datangilah TPS untuk memberikan hak suaranya terhadap calon walikota dan wakil walikota dalam memimpin Kota Balikpapan di lima tahun kedepan," tuturnya.
Ia menyebut masyarakat rugi jika tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah yang baru, karena untuk masyarakat Kota Balikpapan juga nantinya.
"Jadi jangan hiruk pikuk pada masa seperti ini pada tanggal 27 November 2024 tidak datang ke TPS, itu sangat rugi. Jadi harus datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya," tuntasnya.
Kemudian, terkait himbauan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), ia menyebut sudah ada aturan nya sendiri bahwa ASN harus bersikap netral.
"Ya, Netralitas ASN itu harus dijaga itu perlu," ujarnya.
“Laksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Sementara sebelumnya Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis, menekankan pentingnya menolak isu SARA, hoaks, politik uang, serta politik identitas yang dapat merusak tatanan demokrasi.
“Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan kedewasaan berdemokrasi kita. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Balikpapan untuk bersama-sama menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas,” kata Ahmadi Azis.
Bawaslu tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga aktif dalam upaya pencegahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. (Adys/adv/*)