Kamis 12 November 2026

BALIKPAPAN – Pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kota Balikpapan diminta segera melengkapi persyaratan perizinan sesuai ketentuan terbaru. Menyusul hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan memastikan penertiban terhadap aktivitas penjualan BBM eceran akan kembali dilakukan.

Penertiban ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan para pedagang menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, sebelum penindakan dilakukan, Satpol PP juga akan mengintensifkan sosialisasi agar masyarakat memahami persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan pihaknya akan kembali melakukan penegakan aturan setelah diterbitkannya surat edaran baru yang mengatur sejumlah persyaratan bagi masyarakat yang menjalankan usaha penjualan BBM eceran.

“Surat edaran sudah ada. Tinggal kami melakukan penegakan kembali. Sambil berjalan, kami juga memberikan sosialisasi secara bertahap agar mereka melengkapi perizinan sesuai dengan surat edaran, terutama izin,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Boedi menjelaskan, salah satu ketentuan tambahan dalam surat edaran terbaru tersebut adalah persyaratan persetujuan dari tetangga yang berada di sisi kanan dan kiri lokasi usaha. Ketentuan ini menjadi bagian dari persyaratan perizinan yang perlu dipahami dan dipenuhi oleh para pedagang.

“Jadi, kami akan coba lakukan kembali penertiban sekaligus sosialisasi karena ada aturan baru, yaitu penambahan persyaratan izin dari tetangga kanan dan kiri,” ungkapnya.

Meski penertiban dipastikan berlanjut, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Hal ini lantaran jajaran Satpol PP juga memiliki sejumlah agenda penegakan peraturan daerah (perda) lainnya yang harus dijalankan.

“Karena kami memiliki beberapa kegiatan, jadi tidak hanya fokus pada penertiban itu saja. Namun, tetap akan kami coba lakukan kembali,” katanya.

Terkait waktu pelaksanaan, Boedi menyebut jadwal penertiban sengaja tidak diumumkan kepada publik. Langkah tersebut dilakukan agar para pedagang tidak lebih dulu mengetahui waktu operasi sehingga petugas dapat melakukan penindakan secara mendadak di lapangan.

“Kalau kami sampaikan sekarang kapan penertiban dilakukan, nanti orang-orangnya sudah bersiap. Namanya penertiban, harus dilakukan secara mendadak. Kalau tidak, mereka sudah bersiap dan menghilang,” pungkasnya. (SR/advDiskominfoBpp/*)