Selasa 10 November 2026

BALIKPAPAN — Rencana pemerintah pusat mengangkat status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mendapat respons positif dari Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus masa depan bagi para aparatur sipil negara (ASN). Rahmad menilai, peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan kebijakan yang lebih baik.

Bahkan, menurutnya, jika memungkinkan para pegawai tersebut dapat diangkat menjadi pegawai tetap.

"Kita berdoa kalau bisa jadi pegawai negeri tetap lebih bagus," ucapnya usai upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Balai Kota Balikpapan, Selasa (10/11/2026).

Terkait kemungkinan bertambahnya beban anggaran apabila PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu, Rahmad mengaku tidak mempermasalahkan siapa yang nantinya menanggung pembiayaan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Baginya, hal terpenting adalah para pegawai dapat bekerja dengan baik dan memiliki kepastian masa depan.

"Mau daerah, mau pusat, yang penting pegawai negeri bisa bekerja dengan baik dan punya masa depan. Yang betul-betul bisa dia nantikan," katanya.

Ia menilai, status kepegawaian yang masih berdasarkan kontrak membuat masa depan pegawai kurang memiliki kepastian.

"Kalau kontrak-kontrak kan gak jelas ini," lanjutnya. Karena itu, Rahmad berharap para pegawai PPPK paruh waktu dapat segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Menurutnya, status sebagai tenaga tetap akan memberikan kepastian yang lebih baik bagi para pegawai.

"Nah, kita berharap kalau bisa menjadi tenaga tetap jauh lebih baik," harapnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mewacanakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang direncanakan mulai direalisasikan pada 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan kebijakan tersebut setelah mengikuti rapat finalisasi pembahasan masalah kepegawaian bersama DPR RI dan sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan status pegawai yang sebelumnya berstatus PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

"Sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Prasetyo di hadapan wartawan.

Dia menjelaskan, pada awalnya skema pengangkatan tersebut hanya diperuntukkan bagi tenaga pendidikan atau guru. Namun, setelah melalui perhitungan, pemerintah memutuskan untuk memperluas cakupan penerima kebijakan ke sejumlah profesi lainnya.

Selain guru, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelayanan.

"Nah itu secara apa namanya, status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," ujarnya. (SR/adv/KominfoBpp/*)