Sabtu, 7 Maret 2020
SELAYAR-Berharap bisa garap keanekaragaman potensi dan sumberdaya khususnya, Cagar Alam dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, demikian harapan Pemerhati Lingkungan Hidup, Fadly Syarif.
Pihaknya, selaku pemerhati lingkungan dan pariwisata, mencoba untuk memberikan ide, gagasan, dan sumbang saran, kepada jajaran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) untuk bisa berkantor di Selayar.
"Selayar merupakan sebuah daerah gugusan kepulauan dengan hampir seperdua wilayahnya dikelilingi oleh hamparan lautan dan garis pantai yang membentang dari arah utara hingga arah selatan kota," ungkapnya.
Menurut Fadli Syarif, bukan sebuah hal yang berlebihan, jika suatu saat nanti, daerah penghasil jeruk manis ini, kemudian diposisikan, sebagai salah satu daerah basis pengembangan kawasan destinasi pariwisata bahari masa depan di semenanjung Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Jebolan SMA Muhammadiyah 3 Makassar ini menyampaikan, Selayar memiliki hampir ratusan titik sebaran situs cagar budaya (SCB), berupa pemakaman tua, yang nyaris, tidak terawat dan sesungguhnya berpotensi untuk ditumbuh kembangkan sebagai kawasan wisata sejarah.
"Jika, Tanah Toraja mampu menyita perhatian wisatawan, baik lokal, regional, domestik, dan wisman, karena persoalan kepemilikan kawasan pemakaman." "Mengapa Selayar, tidak mampu untuk menata dan menjadikan kawasan pemakaman tuanya, sebagai sebuah destinasi sejarah?," ungkapnya.
"Slayar tidak boleh kalah bersaing oleh Tanah Toraja, masa iya, kita harus kalah, sebelum 'berperang', nggak bolehlah," tegasnya.
"Penuh optimis, Selayar memiliki berbagai bangunan situs bersejarah diantaranya dua unit ex. Camp Jepang, sumur Belanda, beberapa bangunan Masjid tua, sebaran liang dan gua yang konon, nggak mungkin bisa digarap, karena dihuni oleh ular raksasa dan mahluk halus," bebernya.
"Ini sebuah cerita nggak masuk akal dan logika." "Artinya, bahwa, potensi sebaran liang dan gua ini, harus bisa dimanfaatkan sebagai sesuatu yang bernilai komersil dan mampu untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal," urainya.
"Udah nggak zaman, masyarakat yang sudah susah, karena persoalan hasil bumi yang anjlok, kemudian, mereka masih harus dibebani dengan berbagai bentuk pungutan, pajak, dan retribusi," urainya kembali.
"Masih untung, kalau hasil pajak masuk ke kas daerah, atau negara, kalau masuk kantong oknum pejabat?, kan bisa lebih parah lagi." "Hal ini, nggak boleh dibiarin untuk terus berlangsung," harapnya.
"Oleh karena itu, kedepan, agar bisa 'mendorong' dan menggandeng instansi tekhnis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) untuk sedapat mungkin bisa berkantor di Selayar," tegasnya.
"Ketika jajaran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sudah berkantor di Selayar, kita berharap bisa secara bertahap melakukan kegiatan identifikasi titik-titik sebaran situs pemakaman tua dan mulai bekerja melakukan upaya pemugaran," kata dia.
"Hal serupa juga bisa mulai kita lakukan untuk bangunan situs peninggalan bersejarah lainya yang terdapat di Selayar. Untuk tekhnisnya kita serahkan sepenuhnya kepada pihak BPPP," katanya.
"Kami kira mereka itu sudah sangat mahir dan ahli dalam penanganan hal-hal seperti ini. Kita berharap, hal ini bisa terbaca, dan kemudian, menjadi bahan pertimbangan bagi jajaran Pemerintah Pusat, serta para Wakil Rakyat, di gedung Parlemen, MPR-RI dan DPR-RI," pungkasnya.
Liputan: Tim Redaksi