Jumat 26 MEI 2023

Ekosistem Pengawasan Dalam Pemilu, Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Oleh: Ahmad Yani

Sekretaris AMSI Kaltim

PEMILU atau dikenal dengan Pemilihan Umum yang dihelat 5 (lima) tahun sekali, merupakan ajang pesta demokrasi yang dijalankan dalam negara ini. Meski demikian, proses demokrasi belum berjalan tanpa adanya pelanggaran.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sengketa dalam pemilu disetiap tingkatannya, dibutuhkan badan pengawasan, yang diberikan mandat untuk melakukan penindakan dan penyelesaian dalam setiap pelanggaran dilakukan setiap peserta pemilu.

Salah satu badan diberikan kewenangan dalam pengawasan, penindakan dalam pelanggaran dan sengketa pemilu adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang, Pemilihan Umum. Pasal 101 disebutkan diantaranya, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Satu hal yang penting dalam proses demokrasi kita jalankan adalah etika demokrasi dan edukasi masyarakat, secara total merasa bertanggung jawab memaknai demokrasi yang sebenarnya.

Ketika rasa tanggung jawab itu dimaknai, dipastikan secara sadar masyarakat tidak menjadi korban demokrasi, dengan disuguhkan money politik, politik transaksional dan miss informasi, semuanya dapat menimbulkan konflik horisontal.

Kemudian untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik, penting bagi kita, untuk melakukan pencerdasan masyarakat melalui tanggung jawab bersama dalam demokrasi.

Ekosistem Pengawasan

Pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab satu badan saja, dalam hal ini Bawaslu. Namun, pengawasan dan pencegahan seharusnya berjalan dengan sendirinya, secara damai.

Kenapa demikian ? Selain pengawasan merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya peserta pemilu saja. Tetapi ini merupakan sebuah ekosistem yang saling berkaitan, di dalamnya ada peserta pemilu, badan pengawas dan masyarakat atau konstituen. 

Sehingga, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama, dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat, terhindar dari berbagai kepentingan kelompok dan atau partai politik.

Membangun ekosistem pengawasan dalam pemilu perlu keterlibatan semua pihak, baik pelaku politik maupun penyelenggara serta konstituen. Bila terbangun dengan baik akan ada ekosistem yang baik berjalan sesuai dengan keinginan bersama dalam kedamaian setiap ajang pemilu digelar.

Tentu, untuk menuju ke ekosistem pengawasan yang baik ini diperlukan edukasi secara menyeluruh, kepada masyarakat luas. Inipun dibarengi dengan kesadaran bersama bahwa kedamaian kerukunan sosial lebih penting, dibanding menjadi korban politik sesaat.

Ekosistem pengawasan bersama dapat berjalan dengan bilamana ada edukasi yang baik pula tersampaikan kepada masyarakat luas. Tentunya, akan dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik, tidaklah mudah merubah paradigma masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan berdamai dalam perbedaan kepentingan.

Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik, untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang baik pula.

Menghindari Fack News

Selain itu, diperlukan informasi yang baik dan benar dalam suksesi pemilu. Mengubur informasi yang dapat menimbulkan disinformasi, misinformasi. 

Pelaku politik dalam hal ini, anggota partai yang masuk dalam bursa pencalegkan menahan diri dan sebisa mungkin tidak menebar berita palsu, kepada masyarakat.

Berita palsu dapat tersebar diakibatkan kepentingan setiap calon. Sehingga, memudahkan pihak lain melakukan perlindungan atau pertahanan dengan balasan berita atau berita palsu pula.

Kembali bahwa, diperlukan edukasi kepada pelaku politik yang bertarung dalam pilkada dan pemilu, untuk tidak melakukan penyerangan terhadap lawan melalui penyebaran berita-berita palsu.

Kondisi ini akan memperkeruh suasana disaat suksesi ini tengah berjalan. Butuh proses dan pembelajaran setiap pelaku politik serta timnya, agar penyebaran berita palsu dihentikan.

Untuk membangun ekosistem pengawasan yang baik, penting sekali membangun informasi yang baik, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik, sesuai rollnya.

Jika pelaku politik atau tim peserta pemilu, pileg dan pilkada membangun berita baik, maka dipastikan ekosistem pengawasan juga akan baik.

Kesadaran kita bersama membangun komunikasi dan informasi yang baik, akan menjadi kehidupan sosial masyarakat juga akan baik, akan memudahkan terciptanya ekosistem pengawasan yang baik. (**)