BALIKPAPAN - Biro Kesra Pemprov Kaltim menggelar rapat koordinasi pemberian penghargaan kepada tokoh berjasa dan masyarakat berprestasi di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Rapat dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim ini, dihadiri instansi terkait diantaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim dan Kemendepag Kaltim, berlangsung di hotel Tulip, Balikpapan, Rabu (29/10/2025).
Kepala Biro Kesra Setda Kaltim dan selaku Panitia Pelaksanan Rakor, Dr. Dasmiah, S. Pd, M. A. P mengatakan, pemberian penghargaan kepada tokoh berjasa dan masyarakat berprestasi, selain sebagai program tahunan Pemprov Kaltim, juga untuk memacu para tokoh dan masyarakat serta generasi muda Kaltim untuk andil dalam kemajuan dan pembangunan Kaltim dengan berbagai sektor.
Meski pemberian penghargaan ini akan dilaksanakan pada tahun depan, namun diperlukan koordinasi dengan lintas sektor yang terlibat dalam penilaian ini.
Menurut Dasmiah, pemberian penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, memiliki jasa dan prestasi terhadap kemajuan Kaltim.
"Penghargaan itu akan diberikan kepada mereka yang berjasa bidang pendidikan, lingkungan, pertanian, keagamaan dan sektor lainnya," jelas Dasmiah.
Selanjutnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim H. M. Sirajudin, s. H., M. T membuka kegiatan rapat koordinasi ini menyampaikan, pemberian penghargaan kepada tokoh berjasa dan masyarakat berprestasi ini diperlukan akurasi data, akuntabel terkait pribadi yang akan diajukan bagi instansi terkait.
"Diperlukan transparansi data dan akuntabilitas terkait tokoh san masyarakat yang akan diajukan nanti. Tanpa memandang kedekatan, sehingga penilaiannya bermutu dan benar-benar orang yang berhak menerimanya," tegas Sirajudin.
Menurutnya, maka itu diperlukan pelibatan semua dinas terkait, untuk menyatukan persepsi penilaian yang disepakati. " Agar penilaiannya benar-benar akuntabel," ungkapnya.
Ia mencontohkan, pemberian penghargaan kepada tokoh agama. Diperlukan penyaringan, dengan melibatkan agama-agama diakui negara.
"Sehingga, penilaian dan kriteria sesuai yang diharapkan. Termasuk dinas terkait diperlukan kesepahaman bersama. Untuk menghindari diskomunikasi antar lembaga," harapnya. (Ay/*)