Kamis 3 Juli 2024
BALIKPAPAN - PT Telkom Indonesia menunjukan keseriusannya dalam peran strategis sebagai katalisator transformasi digital di Indonesia.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini, dalam perhelatan Borneo Digital Summit, digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (03/07/2025).
Dian Siswarini menyampaikan, Telkom bukan hanya perusahaan yang fokus pada digitalisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekosistem digital nasional.
"PT Telkom bukan sekadar menjalankan transformasi digital internal, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjadi katalisator perkembangan digital di Indonesia," ungkap Dirut Telkom Dian Siswarini.
Menurutnya l, tugas ini harus dijalankan secara optimal dan penuh komitmen, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun kemitraan digital yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, termasuk Kalimantan.
"Saya sangat bergembira bisa bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan hari ini, termasuk dari unsur pemerintah daerah, untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana kita bisa menerjemahkan visi dan misi menjadikan Indonesia semakin digital," tegas Dian.
Ia katakan, melalui Borneo Digital Summit, PT Telkom menunjukkan keseriusannya mendukung pembangunan digital di Kalimantan. bahkan, Telkom Group memiliki tiga peran utama dalam mendukung transformasi digital diantaranya, dan pembangunan Infrastruktur Digital, Menyediakan jaringan dan konektivitas yang andal sebagai fondasi utama digitalisasi.
"Hal ini juga harus diselaraskan dengan infrastruktur dasar lainnya seperti listrik dan transportasi," ungkapnya.
Termasuk penyediaan Platform Digital yang tidak cukup hanya membangun infrastruktur, PT Telkom juga menyediakan berbagai platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan sektor pemerintahan.
Pengembangan Layanan Digital, menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dian mengapresiasi kegiatan ini. "Tanpa dukungan dan masukan dari seluruh pihak, tugas besar ini tidak akan bisa terlaksana secara optimal. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin melalui forum ini," harapnya.
Sementara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, menegaskan pentingnya penguatan otonomi daerah melalui penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik serta implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Akmal menyampaikan, tantangan dalam memperkuat otonomi daerah tidaklah mudah, terlebih ketika pusat dan daerah belum memiliki kesamaan cara pandang.
"Langkah-langkah yang diambil oleh eksekutor di daerah seharusnya bisa lebih fleksibel dan tepat sasaran, karena merekalah yang paling memahami kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing," ungkapnya.
Akmal Malik juga mengakui, seringkali kebijakan dari pemerintah pusat tidak sepenuhnya bisa dijalankan secara efektif di daerah, karena masih adanya keterbatasan dalam kewenangan maupun anggaran.
"Pemerintah pusat kadang meminta daerah untuk menjalankan program tertentu, tetapi tidak selalu dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai. Ini menciptakan ketimpangan," jelasnya.
Sisi lain menurutnya, pentingnya keselarasan antara pusat dan daerah agar hasil pembangunan bisa lebih optimal dan merata.
"Masalah-masalah seperti kemiskinan dan keterbatasan sumber daya tidak bisa diselesaikan jika pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri. Perlu sinergi yang kuat agar kebijakan yang diambil betul-betul bisa diterapkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,”tandas Akmal Malik. (Adv/ay/DiskominfoKaltim/*)