Rabu 4 Juni 2025
BALIKPAPAN - Program pendidikan gratis pol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), bukan sekadar jargon kampanye, saat pencalonan Rudi Mas'ud Gubernur Kaltim dan Seno Aji Wakil Gubernur Kaltim.
Sebagai Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, pendidikan salah satu bagian penting perhatian pemerintah Kaltim. Bahkan, menjadi amanah undang-undang.
Seno Aji menyatakan, pendidikan hal penting dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat secara umum.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam "rembug etam," menakar kontribusinya pada pencapaian asta cita. Digagas stasiun televisi swasta di Balikpapan, Rabu (4/6/2025).
Dalam kegiatan ini, selain Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hadir pula Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, dan Ketua Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) Malang Myrna Safitri yang juga menjabat sebagai Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, tiga Rektor Universitas di Kaltim turut hadir dalam dialog ini. Hadir Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof. Abdulnur, Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof. Agus Rubiyanto dan Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA) Prof. Isradi Zaenal.
Tampak hadir juga Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal, dan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Irhamsyah.
BACA JUGA:
https://harianjurnal.com/pemerintahan/8746-pemprov-kaltim-berkomitmen-bangun-sdm-unggul
Rektor Unmul Samarinda Abdulnur mengapresiasi pemerintah provinsi Kaltim dalam program pendidikan gratis pol. Selain, kemudahan bagi masyarakat atau pemuda untuk menempuh pendidikan hingga jenjang S3 atau doktor, juga menjadi acuan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim.
Meski Abdulnur menyampaikan, hingga saat ini dalam tahap persiapan, data bagi mahasiswa yang akan mendapatkan program ini. Khususnya, Unmul rata-rata jumlah akan masuk ke Unmul mencapai 5 ribu mahasiswa.
Senada disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, bahwa legislatif akan mendorong program pemerintah Kaltim ini melalui anggaran, diperkirakan mencapai Rp 5 triliun, dari APBD Kaltim sebanyak Rp 22 triliun lebih.
Pihak juga mengapresiasi program gratis pol ini. Ia menilai, satu-satunya program pemerintah, bidang pendidikan gratis hingga jenjang doktor atau S3.
"Jadi kita tidak lagi wajib belajar 9 tahun, ini sampai 12 tahun, kalau perlu lebih dari itu," tandasnya. (Adv/ay/DiskominfoBpp/*)