Senin 21 Oktober 2024
BALIKPAPAN - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekprov Kaltim) Sri Wahyuni mengapresiasi para pihak telah berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kaltim.
Hal itu disampaikan Sekprov Kaltim Sri Wahyuni usai pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah, perusahaan swasta telah ikut serta dalam percepatan penurunan stunting di wilayahnya.
Pemberian penghargaan ini digelar dalam acara,.KIE Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix, dalam percepatan penurunan stunting di Kaltim. Dilaksanakan di aula Makodam VI Mulawarman, di Balikpapan pada 16 Oktober 2024.
Pemberian penghargaan ini diberikan dengan berbagai kategori diantaranya, mitra aktif sebagai Bapak Asuh Bapak Stunting tingkat kabupaten dan kota serta perusahaan swasta.
Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) namun tanggung jawab bersama yakni semua stakeholder perlu terlibat.
Termasuk keterlibatan mitra kerja pemerintah saat ini telah banyak berkontribusi dalam menekan angka stunting di wilayah Kaltim.
"Tanggung jawab sosial perusahaan telah memberikan kontribusi besar terhadap penekanan angka stunting. Sebagai bentuk Hubungan dan baik dan investasi sosial yang baik antara mitra kerja dan masyarakat," ungkap Sri Wahyuni, Rabu (16/10) lalu.
Dia menilai, CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimiliki setiap perusahaan berbasis pada kebutuhan masyarakat, program prioritas pemerintah. Perusahaan yang dekat dengan masyarakat akan mendapat respon positif dari masyarakat.
Kerjasama Kodam VI Mulawarman
Selain itu kerjasama dengan pihak TNI melalui Kodam VI Mulawarman, juga menjadi bagian penting dalam penekanan angka stunting. Sri Wahyuni menyatakan, bentuk kerjasama ini telah berjalan dengan baik, seperti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang rentan.
Dilanjutkan dengan kerjasama melalui program air bersih. "Kita berharap, CSR perusahaan dapat menyentuh wilayah-wilayah yang kesulitan air bersih. Dan dapat bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman," terangnya.
Menurutnya, kapasitas penyediaan air bersih untuk membantu sanitasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai pencegahan dari stunting.
Sementara untuk wilayah prioritas dalam penanganan stunting, Sri menilai, diperlukan peta stunting kemudian dilakukan intervensi kemudian wilayah yang potensial stunting. Seperti, desa-desa yang kesulitan air bersih.
Wilayah yang kesulitan air bersih potensi stunting dikarenakan memiliki masalah sanitasi. Diperlukan pembenahan sanitasi agar tidak melahirkan angka stunting.
Kepala BKKBN Pemprov Kaltim Sunarto juga menjelaskan kalau intervensi stunting meliputi, wilayah sensitif dan spesifik. "Kalau spesifik hanya pemberian makanan tambahan. Jika kita berbicara sensitif salah satunya sanitasi," jelas Sunarto.
Belum banyak orang tahu kalau penyebab stunting juga dipengaruhi faktor hulu yakni, sanitasi dinilai potensial melahirkan stunting.
(Ay/adv/DiskominfoKaltim)