Sabtu 25 November 2023

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT), KPK di Kabupaten Paser sebagai pelajaran  bagi perangkat pemerintahan daerah.

Muhammad Samsun Menegaskan, pentingnya kesadaran hukum dan hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dia katakan, antisipasi terhadap praktik KKN telah disampaikan pemerintah, dan pihak terkait harus mengikuti sistem yang ada untuk mencegah pelanggaran hukum, terutama terkait korupsi.

Ia mengingatkan kasus OTT di Kabupaten Paser bukan kejadian pertama dari KPK di Kalimantan Timur. Bahkan, merujuk pada penangkapan sebelumnya terkait dugaan suap proyek infrastruktur di daerah lain.

Samsun menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap para pejabat yang seharusnya memahami aturan penggunaan anggaran dan konsekuensi hukum jika melakukan penyelewengan.

"DPRD Kaltim akan selalu mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi, dan kami mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi serta melaporkan jika ada indikasi korupsi di sekitar mereka," urainya.

"Sumber daya alam yang kaya di Kalimantan Timur seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," harapnya.

"Diperlukan kolaborasi untuk menjaga Kalimantan Timur dari korupsi sebagai upaya bersama demi integritas dan keadilan," tandasnya. (adv/DPRDKaltim)