Selasa 14 November 2023

SAMARINDA – Manajemen tata Kelola pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada keterwakilan masyarakat Kaltim menjadi topik perbincangan hangat dalam kegiatan dialog pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang nomor 3 tentang IKN.

Termasuk Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud (Hamas) mengaku masih mempertanyakan proses tersebut.

"Seperti diketahui bersama, di IKN tidak ada wakil DPRD kabupaten/kota dan provinsi, yang ada DPR RI saja, jadi keterwakilan masyarakat Kaltim juga dipertanyakan," kata Hamas sapaan akrab hasanuddin Masud belum lama ini.

Menanggapi hal itu dia akan membentuk forum yang mewakili masyarakat Kaltim setingkat DPRD Provinsi.

"Karena di DKI Jakarta ada DPRD provinsi, padahal tidak ada DPRD tingkat dua atau kota. Nah, jadi itu yang disebut keterwakilan masyarakat,” urainya.

Dia juga menambahkan soal pembentukan wadah atau lembaga untuk mewakili masyarakat Kaltim akan menjadi pembahasan.

"Terkait itu, kami masih belum mengetahui konsepnya, oleh karena itu nanti kami tanyakan bagaimana mekanisme pembentukannya terlebih dahulu," tandasnya. (adv/DPRDKaltim/*)