SAMARINDA-Banjir melanda Samarinda beberapa waktu lalu, menuai banyak kritikan dari masyarakat. Termasuk Ketua Komisi III DPRD provinsi Kaltim Angkasa Jaya Djoerani. 

Ia menilai, mestinya pemerintah kota (pemkot) Samarinda lebih prioritas mengatasi banjir, terus melanda warga tak kunjung ada penyelesaian. 

"Banjir menggenangi Samarinda ini, sebagai dampak dari akumulasi kebijakan atas pembangunan kota. Apalagi Samarinda merupakan wilayah dataran rendah yang dilintasi sungai," terang Angkasa Jaya. 

"Kebijakan pemerintah kota memberikan izin tambang lalu menjadikan daerah resapan sebagai pemukiman, jadi kembali lagi soal kebijakan penataan kota yang perlu dibenahi," ujarnya.

Sementara petugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) provinsi Kaltim, Mariono menjelaskan, resapan air di tiga kecamatan saat ini, tidak berfungsi.

"Sehingga, ketika hujan tiba kemudian banjir tidak cepat surut karena tidak berfungsi," jelas Mariono. 

Liputan: Katono