BERAU-Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Berau, Fahruludin menyampaikan keluh kesahnya yang menganggap FKP di Berau tidak dibutuhkan oleh pemerintah daerah Berau, dan kesannya seperti pemadam kebakaran.
"Saat dibutuhkan dipanggil, setelah itu selesai," Selasa (17/12/2019).
Fahruludin mengatakan, keberadaan FPK di Berau ini sangat penting, kenapa, karena FPK ini merupakan suatu wadah antar suku, mampu menangkal, meredam dan bahkan mendamaikan, apabila terjadi konflik antar suku.
Fahruludin, Ada 3 organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat, yaitu Forum Kebangsaan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDN).
"Kalau ini diperdayakan dan Bupati Berau paham, ini adalah salah satu lembaga yang bisa membuat daerah ini aman, lebih harmonis dan berbudaya, sehingga terhindar dari konflik dan sebagainya," katanya.
"Namun, kami dibuat kesal, yang dimana kami selalu membuat proposal untuk biaya operasional FPK, tetapi tidak direspon oleh pemerintah daerah, dengan alasan tidak memiliki payung hukum, tetapi daerah lain bisa, dan ini langsung mandat dari Kementerian Dalam Negri," ungkap Fahruludin yang juga merupakan Ketua Lembag Adat BABADA (Bajau, Berau Banua dan Dayak).
"FPK sendiri di Berau telah berdiri di Tahun 2014, masa zaman Pak Makmur dengan biaya honor untuk pengurus inti 200ribu perorang, itu pun cuma setahun sekali," kesalnya.
"Kalau memang diminta pertanggungjawabannya kami siap kok, kalau memang pemerintah Berau tidak menginginkan keberadaan FPK tinggal bilang aja, biar kami sampaikan ke pemerintah pusat, kalau Berau tidak menginginkan FPK," ujarnya.
Fahruludin juga menceritakan pengalamannya, waktu lalu. ada sebuah kerusuhan di Berau, antara Suku Dayak dan Suku Bugis, yang dimana dirinya turun langsung untuk mendamaikan. Padahal waktu itu, Suku Dayak berdatangan di seluruh Kalimantan, tetapi kami halau dan suruh pulang kembali, dengan dasar kami bisa menyelesaikan sendiri.
Dan anehnya pemerintah daerah Berau tidak ada sama sekali ucapan terimakasihnya, justru kami dipanggil Panglima TNI ke Balikpapan untuk diucapkan terimakasih.
"Selain itu, kami juga pernah diminta untuk mengisi di wawasan kebangsaan di Provinsi Kalimantan Utara, karena dinilai pemerintah pusat, bahwa Berau selalu kondusif, akhirnya kami diminta untuk ngisi disana, namun disayangkan kami tidak memiliki biaya operasional, kalau tidak kami marah-marah sama Wakil Bupati Berau, kami tidak berangkat," jelasnya.
"Dan bahkan untuk bajunya sendiri, kami pakai biaya pribadi, sekitar 500 ribu," uarainya.
Jika memang pemerintah daerah Berau tidak menginginkan FPK berada di Berau, tinggal bilang aja ke kami, biar kami sampaikan di pusat jika pemerintah Berau, menolak FPK.
"Jangan dikira Berau ini aman saja, kalau sewaktu-waktu meledak, bagaimana. Apakah kami bilang, Jangla dulu lah, ribut-ribut, jangan malam-malam lah ributnya, mana bisa seperti itu, kalau memang tidak mau FPK berada di Berau, kami bubarkan," pungkasnya.
Penulis: Fadli