Selasa, 5 JULI 2022
BALIKPAPAN-Pemprov Kaltim (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur, menggelar forum jasa konstruksi, di Gran Senyiur, Balikpapan, Selasa (5/7/2022).
Kegiatan forum jasa konstruksi ini, diikuti para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Kaltim, Dinas PU se-Kaltim dan para pengusaha jasa konstruksi di Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim DR. Isran Noor, yang hadir membuka acara, juga tampak hadir Bupati Paser dr. Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Berau H. Gamalis dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU PR, Direktur Kelembagaan Sumber Daya Produksi serta Ketua LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi kegiatan forum jasa konstruksi ini, sebagai bentuk pembinaan dan menjalin hubungan baik antar lembaga, untuk menyongsong pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kaltim.
Menurutnya, dalam pembangunan kawasan IKN jasa konstruksi menjadi penting sebagai pendukung kelancaran pembangunan kedepan.
Meski, Kaltim dinilai tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang jasa konstruksi, masih sedikit. Namun, hal itu merupakan tantangan untuk melakukan percepatan pembangunan bidang SDM (sumber daya manusia) di Kaltim, dan merupakan peluang besar untuk melakukan inovasi pengembangan secara profesional.
"Bahkan tantangan ini, menjadi tanggung jawab daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena Kaltim ditunjuk sebagai wilayah pembangunan IKN," ungkapnya.
Senada disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur Fitra Firnanda, ST, MM. bahwa, Kaltim telah memiliki tenaga kerja konstruksi total semua ada sekitar 99000 orang, sebanyak 35.000 bersertifikat ahli dan sebanyak 25000 tenaga terampil.
"Selanjutnya terdapat 65000 orang tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat, dan rata-rata 100.000 tenaga kerja konstruksi menggerakkan sektor konstruksi di Kaltim," ungkap Kepala PUPR Kaltim.
Melalui forum jasa konstruksi ini, sesuai dengan tema "Persiapan Masyarakat Jasa Konstruksi Kaltim serta Kebijakan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pembangunan IKN," diperlukan tenaga kerja konstruksi memiliki kemampuan dalam pembangunan tersebut. Pasalnya, Kalimantan Timur memiliki keterbatasan mencetak sertifikasi tenaga terampil maupun tenaga ahli.
"Maka diperlukan pertemuan ini yang mudah-mudahan nanti hasilnya bisa membawa solusi bagi para pelaku jasa konstruksi di Kaltim," kata Fitra Firnanda.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Bina konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DR. Yudha Mediawan menyampaikan, pembangunan IKN hingga ditahun 2024, sekira Rp.3 triliun lebih, untuk pembangunan persiapan prasarana dasar dibeberapa titik.
Dia menyatakan, beberapa fungsi dan tugas dari Kementrian PUPR, diantaranya pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan lahan pembangunan sarana perumahan pegawai.
Adapun skala prioritas pembangunan, diestimasi kebutuhan kurang lebih Rp.414,739 triliun, dengan kombinasi anggaran, untuk APBN hanya untuk inti pembangunan pemerintahan ditahun 2023, akan dilaksanakan secara kerjasama pemerintah dan Badan Usaha.
Sebelumnya Direktur Jenderal Bina konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DR. Yudha Mediawan, telah menyampaikan, program pembangunan infrastruktur di IKN ini, memerlukan dukungan ketersediaan pasokan sebagai produksi yang memadai.
Menanggapi kegiatan tersebut, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menyatakan, pihaknya telah memiliki bidang jasa konstruksi dilingkungan pemkab Paser, meski tenaga ahli dan terampil dalam jasa kontruksi masih kurang.
"Melalui forum ini kan yang ada di upaya, untuk bisa di upgrade menaikkan kelasnya supaya bisa berkontribusi dalam kegiatan pembangunan IKN," harapnya. (Ay/adv/Diskominfo Kaltim)