Rabu, 13 APRIL 2022
BALIKPAPAN-Kadiskominfo Kaltim (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur), Muhammad Faisal, menyampaikan capaian kinerja tahun 2021, jelang LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Kaltim), bersama Anggota Pansus LKPJ Gubernur Kaltim, di Jatra Hotel, Balikpapan, Selasa (12/4/2022) malam.
Muhammad Faisal menyampaikan, capaian Diskominfo Kaltim sesuai indikator, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditahun 2021 mengalami penurunan hanya 2,22 persen, meski diakhir tahun 2023, ditargetkan 3,24 persen. Menurutnya, penurunan ini indeks SPBE ini, dialami semua provinsi secara nasional, atau hampir 95% daerah mengalaminya.
Untuk diketahui, penilaian indeks provinsi, merupakan indeks komulatif dari 10 kabupaten dan kota se-Kaltim. Walaupun pemerintah pusat mengharapkan, provinsi memberikan pembinaan kepada kabupaten/kota.
Maka itu, ditahun depan pihaknya akan fokus di kabupaten Berau, yang selama ini tidak memiliki SPBE, sementara Samarinda, Kukar, Balikpapan memiliki indeks SPBE terbilang baik.
Kadiskominfo Kaltim juga menyampaikan capaian anggaran dari total pagu ditahun 2021, terealisasi hingga 91 persen, dan saldo anggaran sedikitnya Rp.2.6 miliar lebih, hanya untuk gaji gaji pegawai, yang disesuaikan dengan program visi misi Gubernur Kaltim, 2019-2023.
Selain itu, Diskominfo Kaltim ditahun lalu, mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya, peringkat ke-3 nasional dalam kemerdekaan pers, peringkat ke-3 nasional untuk literasi digital dan peringkat ke-7 nasional terkait keterbukaan informasi publik. Rapat Dengar Pendapat (RDP), pansus DPRD Provinsi Kaltim bersama Diskominfo dan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini berlangsung hingga malam larut.
Dalam RDP ini, beberapa persoalan menjadi perioritas bagi anggota pansus untuk dibahas secara bersama-sama. Salah satunya, masalah pendidikan, juga menjadi alot dalam rapat, hampir semua anggota pansus mempertanyakan persoalan terkait pendidikan ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan terkait salah satu pertanyaan dari anggota pansus.
Salah satunya, pembangunan sekolah SMK 7 Balikpapan Barat, yang tidak dapat dibangun tahun ini, dikarenakan masih menuai berbagai persoalan.
Pertanyaan itu disampaikan, salah satu anggota pansus Hj. Fitri Maisyaroh, yang mempertanyakan keberadaan pembangunan SMK 7 tersebut.
Ia juga meminta penjelasan terkait, jangkauan internet di wilayah Kaltim, khususnya dalam proses belajar mengajar daring, dinilai masih banyak daerah belum terjangkau internet.
Muhammad Faisal menjelaskan, beberapa wilayah kini mendapatkan bantuan pemasangan tower, untuk mempercepat jangkauan jaringan utamanya di wilayah pelosok pedesaan.
"Bila suatu desa, memiliki jaringan fiber optik, maka dapat dilakukan penarikan fiber optik ke desa satunya, agar jangkauan pemasangan jaringan lebih dekat," tandas Faisal. (Adv/Ahmad Yani)