Selasa 3 September 2024
Oleh: Novi Noor
(Pemerhati Masalah Umat)
Beberapa waktu lalu ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (MAKARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Jalan M.Yamin, Samarinda, Kamis (22/8).
Para mahasiswa turun ke jalan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikhawatirkan dapat dibatalkan oleh revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian demontrasi yang terjadi secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Di mana mahasiswa dan masyarakat sipil bersatu menentang revisi UU Pilkada yang dianggap mencederai keputusan MK dan mengancam integritas demokrasi Indonesia. Kuat dugaan bahwa upaya ini berkaitan dengan majunya salah seorang calon menjadi gubernur pada Pilkada 2024. Inilah yang menuai protes masyarakat.
Pasalnya, sudah tak malu-malu lagi dalam mempertontonkan dinasti politik yang didukung kroni-kroninya. Untuk melancarkan tujuan politiknya, pemerintah tidak segan menabrak peraturan, bahkan menjegal parpol dan lawan politiknya.
Demokrasi Tersandera Dinasti Berbagai kebijakan pemerintah tampak jelas berpihak kaum elite dan hanya dianggap mengancam demokrasi. Kekacauan sistem hari ini hanya dianggap sebagai dinamika politik dalam demokrasi.
Berbagai kecurangan terjadi di depan mata, namun instrumen demokrasi berupa legislatif (DPR) dan yudikatif pun bekerja untuk melegitimasi kecurangan. Dalam pemerintahan, demokrasi memberikan peluang bagi siapapun untuk berkompetisi secara bebas, bahkan untuk meraih kekuasaan.
Dalam sistem demokrasi, manusia merasa berhak berbagai kebijakan yang mewadahi prinsip kebebasan tanpa batas. Sistem yang menafikan aturan Tuhan dalam kehidupan manusia karena “suara rakyat adalah suara Tuhan."
Prinsip kebebasan melegitimasi masuknya di ranah politik. Dengan kapital, para elite dan kroninya berpeluang besar mengendalikan kekuasaan.
Pada titik jenuh sistem politik demokrasi, tentu saja manusia kerap memunculkan pembahasan moralitas sebagai kritik.
Karena kebebasan menjadi prinsip demokrasi dan kebenaran bersifat relatif dan kebenaran tunduk pada syahwat manusia. Dalam konsep Trias Politica ala Motesquieu menunjukkan bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif kerap bertentangan karena memihak kepentingan elite tertentu.
Semua ini karena jalannya praktik politik sejatinya berada di dalam kendali para elite. Siapa yang sejatinya memiliki kuasa di negeri demokrasi? Tentu saja tetap para elite.
Saatnya Uninstall Demokrasi
Demokrasi sesungguhnya lahir dari rahim sekulerisme yang memisahkan agama dan kehidupan. Ini sangat bertentangan dengan Islam karena sesungguhnya manusia tunduk dan patuh pada aturan Sang Khalik. Sumber kekacauan hidup justru tercipta pada meninggalkan agama sebagai sistem kehidupan.
Padahal, Sang Penciptalah adalah sumber ketenangan hidup manusia. Dalam demokrasi juga kedaulatan yang katanya ada di tangan rakyat bukan hanya utopis, tetapi juga bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, hanya Allah semata pembuat hukum, bukan manusia.
Terlebih banyaknya pertentangan karena pola pikir dan kepentingan manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, aturan yang bersumber dari Sang Pencipta jelas aturan terbaik bagi manusia.
Ditambah juga dengan prinsip kebebasan yang mengakomodasi kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan beragama adalah sumber kekacauan hidup hari ini.
Dalam kebebasan kepemilikan, misalnya, demokrasi mengakomodasi manusia untuk memiliki segala sesuatu tanpa batas, meski sesuatu itu merupakan kepemilikan umum seperti tambang dan SDA lainnya.
Dengan demikian jelas, bagi umat Islam, meninggalkan demokrasi bukan semata atas alasan kesengsaraan akibat penerapannya hari ini. Tetapi juga sebagai konsekuensi keimanan, yakni tidak boleh menghamba pada hukum dan sistem selain dari Allah.
Allah berfirman, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).
Khatimah
Sungguh, masyarakat membutuhkan banyak ruang diskusi untuk melakukan komparasi sistemis antara Islam dan demokrasi. Untuk itu, dengan berbagai ilusi yang melekat pada demokrasi, sudah selayaknya kita menyerukan peringatan sistem darurat untuk segera meng-uninstall sistem tersebut. Satu-satunya pilihan hanyalah Islam yang akan mengatur manusia dengan syariat-Nya. (**)