India kini menjadi sorotan dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk terbanyak nomor dua di dunia dan juga bukan pula karena wilayah terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis namun karena konflik yang sedang memanas.
Semua berawal sejak dua bulan lalu ketika Perdana Menteri Narendra Modi meloloskan Undang-Undang (UU) Anti-Muslim atau UU Amandemen Warga Negara atau "Citizenship Amendment Bill" (CAB).
Tak ayal, UU ini menjadi kontroversi di publik, khususnya warga India. Bahkan, sejumlah aktris Bollywood ramai-ramai menyuarakan protes terhadap UU CAB, yang dianggap anti-Muslim.
UU CAB salah satunya berisi soal kemungkinan para imigran ilegal dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan, terkecuali mereka yang beragama muslim, demikian sebagaimana diberitakan BBC.
Dibawah UU ini juga, umat Muslim India juga akan wajib untuk membuktikan bahwa mereka memang adalah warga negara India. Sehingga ada kemungkinan warga Muslim India justru akan kehilangan kewarganegaraan tanpa alasan.
Salah satu perusahaan media Timur Tengah menuliskan, bahwa partai oposisi Kongres Nasional India berpendapat hukum ini sangat diskriminatif untuk umat muslim, terlebih diberlakukan di negara sekuler dengan penduduk 1,3 miliar yang mana 15 pesen di antaranya adalah masyarakat Islam.
Betapapun UU ini tak populis terlebih sudah banyak penolakan dari banyak kelompok masyarakat, namun India tak mengenal pemungutan suara di mana hampir 80 persen populasinya adalah Hindu. Kebijakan-kebijakan kontroversial Modi ini seharusnya menjadi sinyal buruk bagi pemerintahannya.
Selain menghasilkan UU diskriminatif, Modi yang sejak terpilih kembali pada 2014 terus-terusan berfokus pada agenda politiknya, tak berhasil membawa perekonomian India ke arah lebih baik. Sikap PM India, Narendra Modi, jelas mewakili pemimpin dunia saat ini.
Jika bukan munafik, pasti penuh kebencian terhadap Islam. Janjinya untuk menyatukan India usai memenangkan Pemilu Mei 2019 hanya omong kosong. Korban penguasa yang dikuasai partai Nasionalis Hindu –Bharatiya Janata (BJP)– jelas bukan hanya 200 juta muslim saja.
Kerusuhan di Uttar Pradesh Utara Desember lalu memakan korban 30 tewas. Kenekatan Modi –yang disinyalir bakal mengubah India menjadi Negara Hindu– membuat kerusuhan kembali meletus di New Delhi sejak Senin (24/2/2020) yang mengakibatkan 33 korban tewas, lebih dari 200 orang terluka, 2 masjid terbakar, berbagai fasilitas umum dan pribadi hancur.
Anehnya, polisi Delhi tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan. Tak bisa dipungkiri, kerusuhan ini adalah konflik beragama yang dipicu Islamofobia, hingga mengakibatkan tindakan yang luar biasa kejam terhadap muslim India.
Rekaman media sosial menunjukkan kelompok-kelompok meneriakkan “Jai Shri Ram” (slogan agama Hindu) dan menyerang lingkungan muslim. Hingga beredarnya berbagai gambar penyiksaan yang dilakukan terhadap warga muslim menimbulkan tagar #ShameOnYouIndia yang langsung menjadi trending di twitter. Namun sayang kepedulian ini hanya berasal dari rakyat sipil biasa.
Hingga komentar ini dibuat, pemerintah Indonesia sebagai negri muslim terbesar tak merespons apa pun. Padahal di sela-sela Sidang Dewan HAM di Jenewa (24/2/20), Indonesia berinisiatif menggelar side event mengenai Konvensi HAM PBB tentang Antipenyiksaan (Convention Against Torture Initiative/CTI).
Apalagi sikap Amerika Serikat, pendekar HAM yang amat hipokrit. Padahal Donald Trump sedang berkunjung ke New Delhi, hanya beberapa kilometer jaraknya dari tempat kerusuhan. Ditanya tentang insiden itu, Trump mengatakan, “Sejauh mengenai serangan individu, saya mendengarnya, tetapi saya tidak membicarakannya dengan dia (PM Modi).
Itu terserah India. ”Karenanya Bernie Sanders –calon presiden Partai Demokrat– menyebut perilaku Trump sebagai kegagalan kepemimpinan dalam hak asasi manusia. Begitulah kaum kafir.
Hanya peduli pada HAM yang menguntungkan perolehan material kapitalistik saja. Sehingga mereka hanya nyinyir dan kerap memberikan sanksi pada kaum muslimin yang dinilainya radikal, ekstremis, dan intoleran. Padahal saat muslim berjaya dalam naungan Khilafah Islamiyah, semua pemeluk agama –ahlul kitab ataupun musyrik– akan mendapatkan perlindungan dan tak akan dizalimi.
Saat Khilafah Utsmaniyah menguasai hampir 2/3 dunia, dengan keragaman komunitas agama dan etnis, semua dilindungi. Cobalah menelaah sejarah secara fair. Setelah menguasai Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan kepada orang-orang Nasrani untuk melaksanakan semua acara ritual keagamaan mereka dan memiliki pemimpin keagamaan yang mengatur urusan agama mereka.
Demikian pula Sultan Bayazid II yang menolong Yahudi di Andalusia dari mahkamah inkuisisi Spanyol. Jelas Islam tidak mungkin bertindak brutal, karena Allah SWT melarang kezaliman dan Rasulullah SAW juga memerintahkan setiap muslim berlaku adil pada non muslim.
Menempatkan mereka secara beradab, karena Islam adalah agama paling sempurna dan akan terlihat kesempurnaannya jika Khilafah yang menjadi pelaksananya. Semoga kita semua dapat memetik hikmah besar di balik peristiwa dunia tersebut.
Penulis: Martinah-Aktivis Muslimah Paser