Rabu 10 MEI 2023

Oleh: Dewi Soviariani

Ibu Dan Pemerhati Umat

Banjir kini lebih sering mewarnai kota Balikpapan. Hutan yang tak lagi rimbun akibat penebangan massif yang terus menerus membuat kondisi alam jadi tidak seimbang siklusnya.

Warga tidak lagi merasakan kenyamanan karena banjir lebih sering menghampiri, Padahal dulunya masyarakat Balikpapan tak mengenal banjir seperti kondisi saat ini. Seperti diberitakan dari Kaltim post.

Hujan mengguyur Kota Minyak sejak Selasa lalu (25/4) membuat sejumlah daerah kembali tergenang. Pantauan BPBD Balikpapan beberapa titik tergenang. Khususnya di kawasan utara kota.

Salah satunya di sekitar Kilometer 5,5 Kariangau dengan ketinggian air 120 sentimeter atau sepinggang badan dewasa. Serta permukiman sekitar ikut terendam dengan ketinggian air 1,5 meter.

Sebab, di sana merupakan dataran rendah. Selain Kariangau, banjir juga menimpa permukiman di Kilometer 18 Balikpapan Utara. Satu keluarga mendapat pertolongan evakuasi karena bahaya ular.

Serta ada pohon tumbang di Jalan Mulawarman Balikpapan Timur yang turut mengganggu lalu lintas kendaraan. Miris memang, ditengah pembangunan kota yang sedang berlangsung pesat, Balikpapan malah kini tidak lagi menjanjikan kenyamanan.

Banjir menghantui kala hujan lebat datang. Bahkan sebagai wilayah penyangga ibukota baru harusnya Balikpapan dan sekitarnya memiliki regulasi dan tata kelola yang benar untuk mengantisipasi banjir.

Wilayah Kariangau sebagai daerah industri di kota Balikpapan adalah salah satu daerah yang terdampak parah dan menjadi langganan banjir.

Seperti diketahui Kariangau sendiri merupakan daerah dataran rendah, disana terdapat pelabuhan Ferri yang menjadi sarana bongkar muat barang serta pemasok sarana dan fasilitas pembangunan IKN.

Tidak dipungkiri sebagai calon ibukota IKN, Balikpapan sedang dalam proses membangun, gedung perkantoran maupun perumahan perumahan gencar berdiri. Kariangau menjadi wilayah pilihan perkembangan pembangunan tersebut.

Pada akhirnya hutan dipangkas diganti dengan perumahan dan gedung perkantoran, lahan resapan air berkurang berganti semen coran.

Tak heran ketika hujan deras turun banjir jadi langganan. Banjir berulang akibat tata kelola alam yang salah. Penangananya pun lamban bagi warga yang terdampak. Padahal Balikpapan dan Kaltim pada umumnya merupakan IKN baru, tidak seharusnya banjir.

Bagaimana jadinya kalau IKN membawa dampak banjir semakin parah bagi kota penyangga dan sekitar nya. Melihat kondisi seperti ini sebenarnya apa yang telah dilakukan pemerintah setempat menjadi tanda tanya.

Benarkah penanganan banjir sudah sesuai regulasi atau hanya sekedar basa basi?

Apakah penyebab akar permasalahan ini sehingga banjir terus mendera. Balikpapan tak lagi nyaman sistem tata kelola yang salah akibat berkuasanya pemilik modal (kapitalis sekuler) membuat pemerintah jadi perpanjangan tangan mereka.

Untung rugi jadi orientasi, nasib rakyat tidak dilindungi. Dalam sistem ekonomi yang begitu liberal perusahaan perusahaan asing dan swasta dengan mudahnya mengantongi ijin tambang dan penggusuran lahan.

AMDAL dan regulasi tentang peraturan lingkungan mereka abaikan. Reboisasi berhenti hutan sebagai penahan air kini banyak gundul akibat digarap pemilik modal untuk menghasilkan cuan. Rencana tata ruang wilayah pun mudah diutak-atik sesuai kepentingan pemodal.

Analisis dampak lingkungan dalam pembangunan pun seakan formalitas yang pada akhirnya menguap mengikuti kepentingan para kapitalis.

Rakyat tidak sedikitpun mendapatkan keuntungan dari pengrusakan alam yang terus menerus dilakukan para pengusaha tersebut.

Fasilitas umum pun kini turut dijarah agar usaha mereka berjalan lancar. Sungguh kebijakan pemerintah nyata berpihak pada pengusaha.

Terkait pelanggaran mereka terhadap lingkungan hanya ditanggapi sekedar peringatan, tak ada upaya serius yang dilakukan pemerintah untuk mengatur ijin usaha yang nyatanya kini membawa bencana, baik itu banjir atau tanah longsor.

Penguasa harus bertanggung jawab atas perilaku rusak pemilik modal dalam menjalankan usahanya dikota Balikpapan. Tata kelola alam, hutan dan kota harus memperhatikan berbagai faktor termasuk lingkungan, sehingga tidak berdampak negatif kerusakan lingkungan.

Penanganan bencana harus cepat dan tepat, Islam memberikan teladan dalam penanganan bencana, salah satunya banjir.

Sebagai negeri dengan curah hujan yang tinggi, Indonesia harus menguasai teknologi yang dapat menjaga dan mengatur penyerapan air hingga tidak menimbulkan mudharat bagi masyarakat.

Hutan hutan serapan air harus terjaga jumlahnya. Bencana terjadi saat keseimbangan alam terganggu oleh aktivitas manusia.

Allah SWT berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS Ar-Rum: 41).

Islam mempunyai sistem aturan yang membawa kebaikan bagi seluruh alam. Tata kelola yang benar bersumber pada Al-Qur'an dan as-sunah. Negara tidak akan melakukan alih fungsi lahan dan memenuhi kepentingan segelintir orang demi meraih pertumbuhan ekonomi.

Dalam membangun, negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan lahan yang bersifat universal.

Dalam pembangunan, negara wajib memperhatikan pembangunan infrastruktur yang dapat menampung curah hujan dari daerah aliran sungai dalam jumlah besar dengan membangun bendungan.

Pada masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.

Bukti empiris atas hal ini masih dapat kita saksikan di beberapa wilayah, yakni kala Islam pernah berkuasa di wilayah Iran maupun Turki, misalnya.

Negara juga akan membangun kanal ataupun saluran drainase untuk mengurangi dan memecah jumlah air dalam jumlah besar agar mengalir ke tempat lain yang lebih aman.

Secara berkala, negara akan melakukan pengerukan lumpur-lumpur di sungai atau daerah aliran air untuk mencegah terjadinya pendangkalan.

Tentu ada pemukiman penduduk di wilayah pesisir. Untuk itu, negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terdampak banjir rob atau kapasitas serapan tanah yang minim.

Negara akan merumuskan kebijakan khusus bagi masyarakat di wilayah tersebut dan membuat skenario agar penduduk setempat tetap dapat mengakses kebutuhan air secara normal, entah dengan membangun sumur, penampungan air, atau sejenisnya.

Mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan tentu menjadi visi dalam model pemerintahan Islam. Karena itu dalam naungan Islam, banjir dapat dicegah melalui serangkaian sistem aturan yang diterapkan.

Masyarakat pun memiliki kesadaran dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan majunya teknologi hari ini jika dipadukan oleh penerapan Islam tentu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan.

Masalah banjir di Kariangau adalah salah satu akibat rusaknya sistem aturan yang enggan menggunakan aturan Allah. Menyelesaikan persoalan banjir Kariangau dan sekitarnya perlu penanganan sistemik.

Lantas tidak ingin kah kita mengambil Islam sebagai solusi hakiki tersebut?

Yang jelas, Islam telah terbukti selama 13 abad lebih berhasil menjadi negara yang membawa perubahan dan kemajuan peradaban dunia kepada masa kegemilangan serta berhasil mengantisipasi terjadinya bencana berkat ilmu dan teknologi yang diterapkan berdasarkan syariat.

Mari kita kembali pada Islam yang dapat menjadi solusi terbaik. Wallahu A'lam Bishshawwab