Jumat 6 MEI 2023
Oleh. Nita Albia
Memanasnya konflik Di Papua kembali terjadi setelah gugurnya 4 prajurit dalam operasi Penyelamatan kapten pilot salah satu maskapai indonesia, di distrik Mugiman nahgu.
Atas Kejadian tersebut Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status Operasi TNI menjadi Siaga Tempur.
Hal ini justru menimbulkan masalah lain dengan dikirimnya Siaga tempur ke papua justru warga sipil merasa ketakutan karena disinyalir ada kriminalisasi yang dilakukan militer terhadap warga sipil Papua, Kejadian tersebut berlokasi di distrik kuyawaye.Terkait hal tersebut pemerintah didesak untuk melakukan investigasi untuk mengungkap isu tersebut.
Bukan hanya konfik dengan OPM ( Organisasi Papua Merdeka) saja yang terjadi di Papua, sering juga terjadi konflik Antar suku karena di picu adanya kesalahpahaman, dan diskriminatif, bahkan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang semakin nampak juga memicu terjadinya konflik yang menambah masalah di wilayah papua tersebut.
Dalam Penanganan di Papua pemerintah seakan kurang serius dan kurang tegas dalam melakukan upaya penyelesaian konflik dan di biarkan berlarut larut hingga menimbulkan banyak korban jiwa baik itu dari aparat dan juga masyarakat sipil, fakta ini menimbulkan kesan pemerintah lemah dalam penanganan konflik tersebut, bahkan solusi yang di tawarkan tidak sedikitpun menyentuh akar dari permasalahan bahkan semakin rumit dan melebar.
Disintegrasi akan terus terjadi dan dimunculkan oleh mereka yang haus kekuasaan. Dalang gembong ini semua Amerika yang menciptakan konflik.
Supaya rakyat Papua memisahkan diri dari NKRI. Selama bercokolnya sistem Kapitalisme sekuler di negeri kaum muslim maka akan terus ada bermunculan yang ingin memisahkan diri. Timor timur menjadi Timur leste.
Apakah Papua akan terpisah juga? bisa jadi kalau terus diciptakan konflik. Butuh penyelesaian yang komprehensif untuk mengatasi konflik di Papua. Bukan saja menyelesaikan masalah ketimpangan sosial, penguasaan SDA oleh asing tapi juga masalah disintegrasi yang bisa mengancam kedaulatan negara.
Sehingga perlu ada ketegasan dan penanganan yang serius dalam menghadapi konflik tersebut. Islam sebagai din yang yang sempurna telah terbukti mampu mengatasi konflik antar warga maupun antar warga dan penguasa.
Untuk mengatasi masalah teror sekelompok orang, Islam memiliki mekanisme yang tegas dan jelas.
Di dalam kitab nidzam al uqubat karya Abdurrahman al maliki disebutkan negara akan memberikan sanksi bagi setiap orang yg melakukan aktivitas teror dan mengakibatkan goncangan keamanan atau instabilitas di tengah-tengah masyarakat atau menyebabkan terhentinya aktivitas masyarakat.
Maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara 6 bulan hingga 5 tahun. Bahkan dengan berbagai makar yang dilakukan bisa hingga hukuman mati atau salib.
Bahkan Islam melarang berdirinya organisasi yang bertujuan untuk mengganti sistem kenegaraan atau menurunkan penguasa dengan jalan kekerasan, pelakunya akan dikenakan sanksi 15 tahun penjara bahkan sampai hukuman mati.
Sanksi ini akan memberikan efek jera sekaligus penebus dosa bagi pelakunya.Secara nyata apa yg dilakukan OPM adalah upaya memecah belah negara melalui kekerasan dengan maksud memerdekakan diri dengan membentuk negara baru.
Tentu hal ini merupakan ancaman disintegrasi bangsa. Karenanya hanya Islam yang layak untuk dijadikan rujukan untuk mengatasi persoalan konflik dimana pun.
Meminimalisir disintegrasi semua wilayah disatukan oleh Islam. Hanya dengan sistem Islam rakyat Papua akan terselamatkan, kedamaian dan kedaulatan di tanah papua dapat terwujud. Wallahu a'lam bish shawwab.