Kamis, 9 PEBRUARI 2023

Oleh : Risnawati

(Pegiat Literasi Muslimah Sultra)

Pemerintah Kota Kendari telah mempersiapkan beberapa rencana kegiatan strategis mengenai untuk membangun destinasi wisata bakal menjadikan Teluk Kendari seperti Ancol mini.

Hal ini akan membuka kembali kran bagi para investor dengan mengundang para stakeholder terkait dan pengusaha dalam membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pembangunan destinasi wisata tersebut. Seperti dilansir dalam KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Teluk Kendari menjadi salah satu alternatif destinasi wisata di Kota Lulo.

Kehadiran jembatan Teluk Kendari dan anjungan di kawasan teluk menjadi ikon baru sekaligus pemantik warga menikmati akhir pekan.

Melihat potensi kawasan Teluk Kendari, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu akan mengembangkan dan meningkatkan pesona kawasan tersebut. Pj.Wali Kota, Asmawa benar-benar serius menambah daya tarik kawasan Teluk Kendari.

Ia telah mengalokasikan anggaran sekira Rp3 miliar untuk menata kawasan Teluk Kendari. Pj.Wali Kota, Asmawa menjelaskan, kawasan Teluk Kendari akan ditata dengan mengusung konsep Water Front City.

"Teluk Kendari merupakan anugerah bagi daerah ini. Jarang ada daerah yang memiliki teluk. Oleh karena itu teluk ini harus kita jaga, harus kita tata dengan baik karena akan menjadi kawasan wisata. Kawasan Teluk Kendari memacu perputaran perekonomian daerah,” ujarnya, kemarin.

Kepala Biro Umum Sekretariat Kemendagri RI ini telah menginstruksikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas PUPR Kota Kendari untuk menata kawasan Teluk Kendari agar lebih apik. Pj.Wali Kota, Asmawa memastikan kawasan teluk sudah dipoles tahun ini sehingga bisa menambah daya tarik kawasan.

Terpisah, Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang mengungkapkan, penataan kawasan Teluk Kendari penting dilakukan guna merapikan lokasi yang selama ini dimanfaatkan pelaku UMKM.

Destinasi Wisata Dalam Paradigma Kapitalisme Potensi keindahan alam Indonesia ternyata belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Terbukti banyaknya destinasi pariwisata di negri ini, yang diklaim dapat menjadi sumber devisa instan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, belum bisa mensejahterakan negri dan rakyat, hal ini di karenakan pariwisata era kini hanya menjadi “peluang bisnis."

Sama persis dengan sektor yang lain. Berorientasi profit, bebas nilai. Di sisi Lain , Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widya mengatakan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, sektor pariwisata dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Ini bisa salah satu “jalan pintas” yang bisa digunakan untuk menyelamatkan devisa negara adalah lewat sektor pariwisata.

Dengan demikian, sektor ini ditetapkan sebagai potensi unggulan yang dianggap berkontribusi besar mengentaskan kemiskinan dan pengangguran bangsa serta dapat menghadapi kesulitan ekonomi.

Padahal minimnya kesejahteraan rakyat dinegeri ini bukan karena kurangnya sumber pemasukan.

Namun karena pilihan salah terhadap sistem ekonomi untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya lain.

Sistem ekonomi kapitalistik liberal yang menjadi rujukan mengelola sektor ekonomi menyebabkan makin buruknya kondisi ekonomi bangsa.

Selain itu, fokus pembangunan pada aspek non strategis ini adalah salah satu sarana mengokohkan penjajahan bagi kaum kapitalis. Mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pariwisata sebagai investasi yang menguntungkan.

Kemudahan investasi pada bisnis ini terjadi, karena pariwisata adalah sektor yang diunggulkan dalam strategi pasar bebas, sehingga kaum kapitalis bisa leluasa mengeruk kekayaan strategis negri ini dengan status sebagai investor.

Pariwisata menjadi sektor andalan agar terjadi arus modal dan investasi dari berbagai negara, korporasi ke suatu negeri. Hal ini seakan menjadikan sektor ini mampu menggairahkan pertumbuhan ekonomi.

Ironisnya, pertumbuhan yang terjadi tidak mampu mensejahterakan negeri dan rakyat. Karena keuntungan sektor pariwisata hanya menguntungkan para pemilik modal.

Kembali Kepada Islam Sudah saatnya pemerintah menengok pada sistem ekonomi yang sudah pernah berhasil mensejahterakan rakyatnya selama sekitar 13 abad yakni sistem ekonomi Islam yang tegak di atas aqidah yang shahih. Sistem ekonomi real yang bersih tanpa riba. Karena dalam Islam setiap aset negara dikelola sendiri oleh negara sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Bukan malah diserahkan pada swasta apalagi pada asing. Negara bertanggung jawab penuh dalam proyek-proyek pengelolaan sektor strategis atau layanan publik termasuk pariwisata.

Swasta hanya dilibatkan dalam aspek teknis, itupun jika diperlukan dan dipastikan tidak akan merugikan kepentingan rakyat dan negara. Karena itu, Islam mengatur harta milik umum sebagai harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah SWT, untuk seluruh kaum muslimin. Allah membolehkan setiap individu untuk mengambil manfaatnya, tetapi tidak untuk memilikinya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang dituturkan oleh Abu Khurasyi dari sebagian sahabat, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padang rumput, dan api.”

Dan Rasulullah bersabda: “Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.” Begitulah ketika Islam diterapkan.

Urusan dan kebutuhan rakyat akan terpenuhi dengan baik karena semua berjalan sesuai aturan dari Allah SWT.

Oleh karena itu, umat dan penguasa negeri ini harus terus diupayakan agar paham dan sadar bahwa satu-satunya solusi yang dapat memecahkan berbagai permasalahan kehidupan dan wajib diterapkan adalah Islam.

Sehingga investasi bukan ditujukan pada kepemilikan umum yang menguasai hajat hidup rakyat, yang tidak membawa kebaikan sama sekali untuk rakyat. Maka, sistem kapitalisme liberal harus ditinggalkan. Wallahu a’lam.