Sabtu, 24 DESEMBER 2022
Oleh : Hanifah Tarisa Budiyanti
(Mahasiswi Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UINSI Samarinda)
Baru-baru ini Plt Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Hamdam menyampaikan keluh kesahnya saat Partnership Gathering di Bandung pada Sabtu, 10/12/2022. Hamdam menyampaikan perihal kabupaten yang dipimpinnya tidak memiliki perguruan tinggi.
Akibatnya, warga yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi harus pergi jauh terlebih dahulu ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu Hamdam meminta Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) membangun perguruan tinggi di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tersebut. (Kompas.com)
Keluh kesah yang disampaikan Hamdam perihal pendidikan yang belum merata di Indonesia bukan terjadi sekali dua kali.
Pasalnya sudah hampir pergantian tahun 2022, ternyata masih banyak ditemui rakyat-rakyat di Indonesia yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah. Beberapa daerah pelosok terutama di bagian timur juga masih minim akan sarana dan prasarana pendidikan.
Tambah miris, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyampaikan mayoritas penduduk Indonesia atau sebesar 65% hanya tamatan SMP/Sederajat. Sementara hanya 8,5% dari total penduduk Indonesia yang mampu mengenyam pendidikan tinggi hingga kuliah.
Hasto juga mengatakan bahwa tingkat kecerdasan anak Indonesia berada pada urutan 73 dari 78 Negara. (Warta Ekonomi.co) Walaupun sekolah ataupun perguruan tinggi telah ada, rakyat juga masih dihadapkan kesulitan lain seperti mahalnya biaya pendidikan.
Akhirnya rakyat berpikir boro-boro melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa makan sehari-hari saja sudah cukup. Belum lagi masalah-masalah lain yang muncul semisal akses pergi ke sekolah yang sulit, minimnya sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan, rendahnya kualitas dan gaji guru dan sebagainya.
Tak habis pikir mengapa di zaman yang sudah modern Indonesia masih tertinggal cukup jauh akan kualitas pendidikannya.
Padahal kualitas pendidikan merupakan salah satu komponen penting untuk mengindikasi majunya peradaban suatu bangsa.
Pendidikan juga berfungsi untuk membentuk generasi sebagai seseorang yang berakhlak dan menjadi calon pemimpin bangsa terlebih Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi.
Sungguh, persoalan pendidikan yang belum merata dan kualitasnya yang belum mumpuni merupakan permasalahan yang genting.
Bukankah dalam Undang-Undang Dasar telah disampaikan cita-cita bangsa yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?
Hati terasa teriris ketika mengetahui fakta bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alamnya namun di saat yang bersamaan rakyat-rakyatnya justru banyak yang miskin dan sulit mengenyam pendidikan.
Lantas apa akar masalahnya? mampukah Indonesia berbenah memperbaiki kualitas pendidikannya?
Pendidikan di Kapitalisasi Kebutuhan pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Namun faktanya, saat ini pendidikan hanya bisa didapatkan oleh segelintir orang. Sementara sebagiannya yang lain hanya bisa berpangku tangan dan gigit jari.
Sulitnya rakyat memenuhi kebutuhan pendidikan disebabkan banyak faktor salah satunya adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan disebabkan karena penerapan sistem kapitalisme sekuler yang dianut Negara.
Sistem kapitalisme yang hanya mengedepankan untung rugi dan meniadakan aturan ilahi menjadikan Negara hanya sekedar regulator dan membiarkan tata kelola SDA dikuasai oligarki.
Walhasil rakyat tidak mendapatkan keuntungan apapun dari SDA di negerinya sampai-sampai berbagai kebutuhan pokok rakyat mulai dari kesehatan hingga pendidikan selalu diprivatisasi dan menjadi lahan bisnis bagi para pemilik modal.
Mahalnya biaya pendidikan juga disebabkan Negara yang lepas tangan dan menyerahkan pengurusan pendidikan kepada pihak swasta yang berakibat seluruh lembaga pendidikan di kapitalisasi oleh swasta.
Pihak swasta tentu ingin mengambil untung sebanyak-banyaknya sehingga hanya sebagian rakyat yang mampu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Akhirnya, banyak anak yang harus putus sekolah dan lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Demikianlah buah penerapan kapitalisme yang telah memporak-porandakan kehidupan.
Rakyat makin nelangsa, kezaliman dan kerusakan akan menjadi suatu kebiasaan dan tersebar luas. Tidakkah umat Islam ingin bangkit dan mulai mencari solusi atas seluruh permasalahan yang terjadi dalam agamanya sendiri?
Pendidikan dalam Islam Islam sangat memerhatikan aspek pendidikan. Sangking pentingnya pendidikan dalam Islam, sejarah mencatat bahwa peradaban Islam yang terbentang selama 1300 tahun telah memberikan banyak sumbangsih dalam bidang ilmu dan teknologi.
Pakar sejarah David W.Tschanz menyampaikan pada akhir abad ke-10 masehi, Cordoba memiliki 70 perpustakaan, Kairo dengan perpustakaan Darul Ilminya memiliki 2 juta buku dengan jumlah 18.000 judul buku.
Kemudian pada abad ke-13, Baghdad dengan perpustakaan Baitul Hikmahnya yang mempuyai ratusan ribu judul buku dan 30 madrasah yang masing-masing memiliki perpustakaan pribadi begitupun Damaskus yang memiliki 150 madrasah dan sebanyak itu juga perpustakaan pribadinya.
Bahkan perguruan tinggi pertama di dunia juga berasal dari peradaban Islam yang didirikan pada tahun 859 masehi di Maroko yang bernama Al-Qarawiyin.
Begitu agung dan sejahteranya peradaban Islam dahulu sehingga banyak dari orang-orang Eropa yang berbondong-bondong ke dunia timur untuk belajar kepada orang-orang Islam.
Makmurnya peradaban Islam ini tentu tidak terlepas dari sistem aturannya yang menjadikan kebutuhan pokok rakyat seperti pendidikan menjadi tanggung jawab Negara.
Negara dalam Islam menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat individu per individu termasuk pendidikan melalui pengelolaan SDA yang sesuai dengan aturan ilahi.
SDA dalam Islam adalah kepemilikan umum yang pengurusannya dikelola oleh Negara namun hasil keuntungannya wajib diserahkan kepada rakyat.
Bukan seperti kapitalisme yang menjadikan SDA dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang.
Inilah yang menyebabkan peradaban Islam sejahtera dan mulia karena khalifahnya menjadi raa’in sebagaimana sabda nabi “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Bukhari).
Khalifah juga seseorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia selalu mendorong rakyatnya untuk mencintai ilmu seperti Khalifah Harun al-Rasyid yang terkenal sebagai Khalifah yang sangat mencintai ilmu dan mendirikan Baitul Hikmah.
Demikianlah sistem Islam dalam mengatur pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Pendidikan menjadi gratis, berkualitas dan menghasilkan generasi emas. Oleh sebab itu masihkah umat Islam ragu untuk menerapkan Islam menjadi ideologi Negara?
Allah Taala berfirman “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf ayat 96). Wallahu ‘alam bis shawab.