Sabtu, 25 JUNI 2022
Oleh : Anggita Safitri
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan memiliki letak yang sangat strategis, wajar jika Negara tetangga seperti Australia sangat membutuhkan Indonesia.
Bagi Australia, Indonesia menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan Australia dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Utamanya Papua, posisi geografis dan potensi sumber daya Papua menjadi modal yang sangat menguntungkan dan banyak diminati oleh Negara lain.
Dilansir oleh okezone.com, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dijadwalkan akan melawat ke Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi lawatan resmi pertama kepala pemerintah negara Australia ke-31 itu ke luar negeri setelah terpilih, pada Senin 23 Mei 2022.
Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto dalam jumpa pers, Kamis (2/6/2022), mengatakan kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia tersebut menunjukkan arti penting dari perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang ditandatangani kedua negara pada 2018.
Kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Australia banyak membahas isu-isu terkait keamanan, kerjasama demokrasi, dan sebagainya.
Merupakan tradisi bagi setiap perdana menteri baru Australia untuk melakukan kunjungan luar pertamanya ke Indonesia (03/06/2022). Keduanya diperkirakan akan membahas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang ditandatangani pada tahun 2020.
IA-CEPA adalah perjanjian komprehensif berdasarkan empat pilar kepentingan termasuk ekonomi, kemanusiaan, keamanan dan kerja sama maritim.
Telusuri Akar Masalah Dilansir dari laman Greenleft, Selandia Baru pada awalnya mendukung Belanda untuk tetap bercokol di Papua. Selandia Baru dan Australia melihat bahwa Papua memiliki potensi sebagai kepentingan strategis untuk mempertahankan kekuasaan sebagai daerah penyangga potensi serangan-serangan dari arah Utara.
Mereka menginginkan Papua tetap bersekutu dengan Barat dan Negara lain yang berada di belakangnya. Papua memiliki peran penting bagi negara lain, Sehingga jika negara tidak bisa mengelola dengan baik mak wajar jika Papua yang tergambarkan saat ini memiliki berbagai macam masalah.
Gambaran masyarakat tentang Papua seolah telah menjadi pusat bagi para teroris bersenjata, belum lagi masalah sumber daya alam yang terus-menerus dikuras, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan banyaknya campur tangan asing.
Papua yang sampai hari ini terus membara dan sangat jauh dari kata sejahtera, hal itu karena selalu saja ada pihak-pihak yang mendorong terjadinya disintegrasi.
Deklarasi kemerdekaan yang selalu digaungkan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) merupakan disintegrasi yang telah direncanakan oleh Barat dan sekutunya.
Naasnya Papua saat ini telah dikendalikan oleh oligarki yang haus akan modal dan negara membiarkan seolah telah lepas tangan terhadap hal tersebut.
Perlindungan Aset Negara dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, ”Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.
Dalam Islam negara wajib mengelola harta milik umum seperti air, tambang, dan segala sumber daya yang ada dalam negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut tergambar pada masa kejayaan Islam.
Yang mana, saat itu Rasulullah telah memberikan izin kepada Abyadh untuk mengelola tambang garam. Rasulullah mengizinkannya. Namun, saat mengetahui bahwa tambang garam tersebut merupakan harta milik umum, Rasulullah lalu mencabut pemberiannya tersebut dan melarang tambang tersebut dimiliki pribadi.
Letak Papua di ujung timur negeri menjadi perbatasan paling ideal yang harus dijaga dan dikelola negara dengan baik.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(QS. Ali ‘Imran : 200).
Negara wajib menanggung dan memenuhi semua kebutuhan Papua, menyelesaikan masalah pendidikan, ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Negara juga wajib menjaga kedaulatan dan tidak melibatkan asing dalam urusan kedaulatan negara yang dimana asing pasti akan mengambil celah untuk mengambil alih. Wallahu a'lam.