Kamis, 23 JUNI 2022
Oleh :Hj.Padliyati Siregar ST
ISU pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di seluruh Indonesia, menarik perhatian publik. Sebab melihat adanya pelonggaran, diartikan sudah bisa atau tidak perlu adanya PPKM.
Masyarakat beranggapan sudah siap beralih ke fase endemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasan jika negara tidak bisa memutuskan sendiri, terkait perlalihan fase dari pandemi ke endemi.
"PPKM level 1 itu kaya gini sebenarnya yang kita pantau dulu saja bagaimana transisi dari pandemi ke endemi. Jadi setiap negara tidak bisa memutuskan sendiri -sendiri ya," ujar Menkes Budi di Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Menurutnya keputusan harus bersama organisasi kesehatan dunia (WHO). Namun, secara pribadi, Budi mengaku tidak masalah adanya PPKM level 1. Menurutnya masih bisa beraktivitas dengan baik. Peralihan ke Endemi adalah terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menangani atau bisa mencegah penularan Covid-19.
"Untuk mengambil keputusan sebaiknya kita bekerja sama dengan WHO. Maksud dari endemi adalah di mana masyarakat sudah dapat mengontrol sendiri dan pemerintah tidak lagi mengimbau harus pakai apa. Jadi saya rasa saya pribadi tidak masalah level 1 atau ada PPKM karena sudah bisa beraktivitas," jelasnya.
Seperti diketahui, Covid-19 di Indonesia dewasa ini kian melandai. Pertambahan kasus dan angka kematian akibat virus corona ini juga semakin menurun tiap harinya. Fakta ini membuat Indonesia bersiap transisi dari pandemi menjadi endemi.
Muhadjir juga mengungkapkan bahwa dari angka kasus aktif, tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda Covid-19 bukan tertinggi dari penyakit yang lain. Muhadjir menyatakan, berdasarkan survey internal yang telah dilakukan Kemenko PMK di 18 Rumah sakit DKI Jakarta pada bulan Februari 2022, saat ini angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14.
Dia menjelaskan, angka Covid-19 sudah di bawah dari penyakit-penyakit yang lain. Misalnya paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia non spesifik, dan penyakit ginjal.
"Dengan begitu maka ini mengindikasikan bahwa memang Covid-19 ini alhamdulillah sudah bukan lagi penyakit yang menyumbangkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi," ucapnya.
Indonesia mestinya belajar dari negara-negara yang menetapkan kebijakan pelonggaran protokol kesehatan. Jangan sampai kasus Covid-19 yang melandai belakangan ini mengalami tren kenaikan akibat pemerintah lengah dan masyarakat abai.
Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu bebas dari Covid-19 dan beralih ke endemi dengan menganggap Covid-19 sebagai penyakit biasa?
Bagaimana dengan persiapan pemerintah menghadapi tantangan varian baru Covid-19 yang terus bermunculan? Negara mestinya tidak lengah. Pada saat kebijakan PPKM masih berlaku, banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
Apalagi jika kebijakan pembatasan tersebut dicabut, masyarakat akan beranggapan Covid-19 sudah tidak ada. Mereka menganggap kehidupan kembali normal seperti sebelum pandemi. Sayangnya, kebijakan yang selama ini diambil tak memberikan lampu merah bagi virus untuk berhenti menularkan pada manusia.
Gonta-ganti peraturan malah membuat virus berkeliaran ke mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. Bahkan, banyak yang kalah dalam pertempuran melawan virus,tentu ini menjadi pertimbangan untuk beralih ke endemi dengan kesiapan yang belum matang.
Belum lagi dalih minimnya anggaran menjadi alasan utama pemegang kebijakan tidak melakukan karantina wilayah. Mereka lebih memilih menghidupkan ekonomi daripada melindungi kesehatan dan jiwa rakyatnya. Bagaikan makan buah simalakama, semua kebijakan yang diambil ternyata menuai kontra dan akibat yang berbahaya.
Mengembalikan Kepercayaan Rakyat
Negara tanpa rakyat tidak akan sempurna. Bagaimana pemerintahan akan berjalan mulus jika rakyatnya tak lagi percaya?
Maka, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, negara perlu mengambil kebijakan yang berani. Kita adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Menjadi suatu kewajiban seorang muslim untuk taat pada agamanya. Baik rakyat maupun pejabat tak ada bedanya.
Andaikan negara mau meniru cara Islam menghadapi wabah, masalah akan cepat selesai. Dengan begitu kepercayaan rakyat pun akan kembali.
Namun, cara itu hanya bisa dipraktikkan saat negara memiliki keyakinan penuh dengan Islam, serta menjadikannya sebagai landasan dalam setiap kebijakan. Bukankah Islam mengedepankan keselamatan rakyat daripada dunia dan seisinya?