Kamis, 8 JULI 2021
Oleh : Herliana Laipi (IRT dan Pegiat Opini Kolaka)
Menurutnya, Garuda Indonesia masih ada harapan untuk diselamatkan dengan penolak ukuran atau benchmarking seperti kasus-kasus maskapai penerbangan di beberapa negara. Salah satunya dengan mendapatkan pinjaman dana atau penyuntikan modal dari pemerintah. Seperti dilansir dari
JAKARTA - Perusahaan BUMN Karya mengalami kerugian tahun kemarin. Adapun laporan keuangan yang dirilis perusahaan konstruksi BUMN di antaranya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Waskita mengalami kerugian hingga Rp7,3 triliun. Padahal, pada 2019 perseroan mampu mengantongi laba bersih Rp 938 miliar.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, laba perseroan terkontraksi dari Rp2,28 triliun menjadi kurang dari Rp185,76 miliar. Sementara itu, kinerja keuangan PT PP (Persero) mengalami penurunan dari Rp 819,4 miliar menjadi Rp 128,7 miliar.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kerugian yang dialami badan usaha sektor konstruksi disebabkan karena penugasan pemerintah yang dibarengi dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak sesuai.
Penugasan pembangunan proyek infrastruktur sebelum hingga saat terjadi pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu.
"Salah satu faktor kerugian karena penugasan proyek pemerintah dan asumsi awal yang tidak sesuai. Penugasan itu sangat berat apalagi salah asumsi karena selalu pada saat uji kelayakan modelnya optimistis. Ekonomi tumbuh 7-8%, kemudian akan terjadi kenaikan permintaan industri dan daya beli masyarakat," ujar Bhima saat dimintai pendapatnya, Senin (5/4/2021).
Dalam asumsi makro pertumbuhan ekonomi, pemerintah memasang target di atas 5%. Ada tiga hal yang dikejar Jokowi untuk merealisasikan asumsi tersebut yakni, iklim investasi, regulasi, dan peningkatan ekspor berbasis industri.
Namun demikian, proyeksi itu tidak sesuai lantaran Indonesia masuk dalam jurang resesi akibat pandemi Covid-19. Dimana, Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal III-2020 minus 3,49% year on year (yoy).
Kontraksi ini menyusul realisasi yang sama pada kuartal sebelumnya, ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32% secara tahunan. Fakta lain sebelum pandemi, inflasi dalam negeri tercatat rendah karena permintaan tertekan.
Hal ini, kata Bhima, akibatnya utilitas proyek konstruksi menjadi rendah. "Tidak sesuai proyeksi awal. Pemerintah masih saja optimis dan korbankan BUMN. Akibatnya utilitas jalan tol dan proyek lain rendah.
Bayangkan jalan tol dibangun tapi angkutan logistik masih memilih jalan arteri, bandara sepi penumpang. Pasti bleeding BUMN-nya," kata dia.
Telaah Akar Masalah Ketika ada masalah akut, maka yang perlu diselesaikan adalah akar masalahnya, bukan menghilangkan seluruh organ di dalamnya. Bila BUMN bermasalah, maka akar masalahnya harus diuraikan dan dipecahkan.
Memecahkan masalah dengan menambah masalah itu bukan solusi, tetapi memperumit persoalan. Perlu dipahami bahwa BUMN bermasalah karena liberalisasi ekonomi yang diterapkan negeri ini.
Liberalisasi pasar, privatisasi, atau swastanisasi anak perusahaan BUMN terbuka lebar. Serangkaian kemelut BUMN ini terjadi karena salah kelola penguasa terhadapnya. BUMN yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat banyak justru diperah untuk memenuhi ambisi penguasa.
Fungsi bisnis BUMN akhirnya lebih menonjol daripada fungsi pelayanannya. BUMN tak ubahnya seperti ‘korporasi swasta’ yang mengedepankan bisnis untuk mengejar keuntungan maksimum dari rakyat.
Mirisnya, fungsi bisnis BUMN pun ternyata tak berjalan. Sudahlah tak optimal menyumbang keuntungan pada negara, BUMN justru menjadi masalah bagi negara. Meski sudah dilakukan perubahan direksi di banyak BUMN, kebijakan ini tidak memperbaiki kondisi, karena masalah pokoknya bukan pada orang.
Paradigma bisnis yang mendasari kerja BUMN menjadikannya keluar dari rel pelayanan publik. Sebenarnya terperosoknya kinerja keuangan BUMN infrastruktur ini sudah diprediksi oleh para ekonomi hingga mantan Menteri BUMN, yakni Dahlan Iskan.
Yang di mana beliau menyebutkan bahwa Waskita Karya sebagai korporasi pelat merah terlalu memaksakan diri di proyek jalan tol miliki pemerintah dan terlibat sebagai kontaktor sekaligus pemilik jalan tol. Kemudian, disaat bersamaan pula kemampuan permodalan Waskita Karya juga terbatas.
Akhirnya, Perseroan mencari pendanaan dari perbankan hingga menerbitkan obligasi atau surat utang dengan tawaran imbal hasil tinggi. Dan hasilnya, Waskita Karya harus menanggung beban bunga di saat proyek jalan tol beroperasi dan belum membuahkan hasil sama sekali.
Seharusnya hajat dari BUMN mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan yang paling penting bertanggungjawab langsung pada pemerintah,dalam hal ini menteri BUMN.
Akan tetapi ini berbanding terbalik dengan realisasinya, BUMN malah menjalankan system kinerjanya dengan bergantung pada untung rugi. Jelas saja, inilah buah yang dipetik dari sebuah sistem yang diagung-agungkan saat ini yakni Sekuler Kapitalisme yang semakin kesini, semakin Nampak jelas akan kebobrokannya yang menjadikan SDA dan pengelolaan harta negara yang justru tidak bias melayani rakyat dan membuatnya semakin terpuruk.
Bagaimanapun, syahwat penjajahan oleh para pemodal kapitalisme tidak terus terjadi. Ditambah adanya pandemi sejak akhir 2019, syahwat penjajahan itu kian memuncak, akibat roda ekonomi kapitalisme yang juga melambat.
Karena itu, kapitalisme membutuhkan dana segar agar roda ekonomi mereka tetap bisa berputar. Tak pelak, pandemi pun diposisikan sebagai krisis untuk makin meningkatkan imperialisasi kapitalisme, sebagai senjata termasyhur mereka.
Tak heran, jika selama pandemi, sejumlah perjanjian tata niaga internasional juga diluncurkan. Mulai dari WHO yang menjadi “stempel” keabsahan produk-produk kapitalisme di bidang kesehatan sehingga produk tersebut digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.
Namun sungguh, ini semua justru memberi ruang bagi kapitalisme untuk menguatkan cengkeramannya di negeri-negeri muslin, termasuk Indonesia. Upaya ini datang dari baik kapitalisme Barat maupun kapitalisme Timur (Cina).
Apa kita tidak ingat dengan kisah pahit Zimbabwe dan Sri Lanka, yang awalnya diberi “bantuan dana” (utang) oleh Cina untuk membangun infrastruktur di negeri mereka.
Namun sayangnya, mereka gagal bayar. Zimbabwe saat itu harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Sementara, Sri Lanka harus rela melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp1,1 triliun atau sebesar 70% sahamnya dijual kepada BUMN Cina.
Sekilas, kondisi mereka tak beda dengan negeri kita saat ini. Betapa BUMN sudah compang-camping. Ditambah lapuknya akidah Islam sebagai landasan aturan kehidupan, negeri ini telah makin sekuler dan kapitalistik.
Akibatnya, kelemahan akidah ini dipastikan membuat negara rapuh, dan pada akhirnya, semua tentu menguatkan cengkeraman kapitalisme global.
Alhasil Sungguh, semua ini bertentangan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Swt. kepada Rasul-Nya sebagai utusan akhir zaman, “… Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisaa [4]: 141)
Karena itu, andai seluruh manusia, khususnya kaum muslimin memahami ayat Allah ini, tentu saja pertolongan Allah akan segera terwujud. Yakni dengan mengganti sistem kehidupan mereka, dari sekuler menjadi Islam.
Insya Allah selanjutnya akan menjadikan kehidupan kaum muslimin berkah dalam naungan Khilafah, sebagai sistem kehidupan yang juga disyariatkan oleh Allah. Wallahu a’lam. (**)