Rabu, 7 April 2021

Endang Sri Indah R

Aktivis Muslimah Balikpapan

Penerapan larangan mudik lebaran sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2020, dan akan diberlakukan kembali pada lebaran tahun 2021 ini.

Tujuan pemerintah mengeluarkan keputusan larangan mudik dalam rangka menekan lonjakan kasus Covid 19. Penjelasan mengenai kebijakan dilarang mudik 2021, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021.

Artinya, selama 12 hari itulah masyarakat dilarang mudik. Namun, kebijakan larangan mudik ini meresahkan berbagai pihak terutama dari sektor pariwisata dan pelaku usaha.

Pasalnya, jika larangan mudik diterapkan, tempat-tempat wisata akan kembali sepi akhirnya memukul para pelaku usaha. Karena justru di momen lebaran, masyarakat banyak melakukan konsumsi.

Menanggapi keresahan ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaya Kamdani mengungkapkan kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial (Bansos) yang dijanjikan pemerintah pada masa Lebaran 2021/Idul Fitri 1442 H akan mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi. (Deskjabar,27/3/2021) Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran Virus Covid 19.

Larangan berkumpul, dan selalu mentaati 3M menjadi andalan seruan untuk mengatasi pandemi, selain keberadaan vaksin.

Namun, upaya tersebut belum cukup untuk menuntaskan pandemi, atau bisa dikatakan hanya menurunkan angka kasus. Padahal Virus Covid 19 telah bermutasi. Kasus pandemi di Brasil, lembaga biomedis Brasil, Butantan, mengatakan telah mendeteksi varian baru yang memiliki kesamaan dengan yang pertama kali terlihat di Afrika Selatan, yang tampaknya lebih kebal terhadap vaksin yang ada. Saat ini Brasil mengalami lonjakan kasus Covid 19 dengan varian baru. (Suara.com, 02/04/2021).

Bagaimana dengan Indonesia? Ada dua jenis varian baru corona yang terdeteksi masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan mengumumkan dua kasus varian baru corona B117 di Indonesia pada 2 Maret 2021.

Virus corona asal Inggris tersebut diketahui setelah dua pekerja migran Indonesia pulang dari Saudi Arabia pada akhir Januari lalu. (CNN Indonesia, 04/03/2021) Kebijakan Basa Basi?

Masyarakat sempat dibikin bingung dengan istilah mudik dan pulang kampung. Padahal esensi keduanya adalah sama, yaitu melakukan perjalanan untuk berkumpul keluarga. Kebijakan inipun terkadang tidak sinkron dengan larangan berkumpul.

Pasalnya, ditengah larangan mudik, pariwisata justru gencar dibuka. Alasan ekonomi menjadi satu-satunya sebab kebijakan yang digulirkan terasa tak beringan, atau terkesan basa basi untuk menuntaskan pandemi.

Memang benar bahwa pandemi sangat berdampak terhadap ekonomi rakyat. PHK massal membuat daya beli masyarakat menurun. Pemerintah harus menopang daya beli masyarakat yaitu dengan memberikan BLT bertahap. Apakah hal ini bisa mengatasi lesunya perekonomian? tentu saja tidak. Masih banyak PR pemerintah untuk menuntaskan pandemi ini.

Satu hal yang belum dilakukan oleh pemerintah yaitu melihat Syariar Islam yang memberikan solusi yang menyentuh akar masalah.

Islam Menuntaskan Pandemi Pemerintah seharusnya mengantisipasi lesunya perekonomian dari sejak pandemi melanda. Namun, kebijakan yang setengah-setengah membuat pandemi meluas, sehingga harus mengeluarkan effort lebih besar dan mahal.

Pemimpin harus bertanggung jawab melayani rakyat agar bisa hidup layak sebagai manusia bermartabat. Ia juga menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya yaitu dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dengan murah; terpenuhinya pendidikan, kesehatan, juga keamanan yang gratis serta berkualitas; serta mengharuskannya memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Khalifah Umar ra. pernah mengatakan, “Sayyidul qaumi khadimuhun,” (pemimpin kaum di antaranya diukur dari mutu pelayanannya). Bukan “khadi’uhum” (pandai menipu mereka). Menurut K.H. Hafidz Abdurrahman (Khadim Ma’had Syaraful Haramain), krisis dan pandemi sudah pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, termasuk dalam era kejayaan Islam.

Namun, semua berhasil dilalui kaum muslimin. Dalam kondisi krisis, umat berdiri menjadi pengasuh, penjaga, dan penopang utama kekuasaan negara, sebab negara mengurus urusan mereka, memenuhi segala hak-hak mereka. (mediaumat.news, 17/3/2020)

Pada masa kepemimpinan khalifah Umar ra., beliau mengangkat Amr Bin Ash sebagai gubernur untuk menuntaskan masalah wabah tha’un. Kala itu, Amr menyerukan kepada seluruh penduduk untuk mengisolasi dirinya masing-masing. Amr berkhotbah di depan rakyatnya dan memerintahkan agar pergi jauh hingga rakyatnya memencar ke berbagai penjuru.

Diantara mereka ada yang pergi ke gunung, bukit, dan ke daerah-daerah terpencil. Amr bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari kebijakan yang diberlakukannya. Ketakwaan dan keimanan pemimpin berpengaruh pada cepat atau lambatnya pertolongan Allah SWT.

Rakyat mudah memahami tujuan kebijakan yang diputuskan Amr, hingga wabah berakhir tanpa membutuhkan waktu yang lama. Penting Memilih Pemimpin Berbobot dan Berkualitas Penting bagi kaum muslimin memahami bahwa kualitas kepemimpinan seseorang tidak ditentukan banyaknya berpidato, melainkan banyak melayani dan mendengar.

Jika kita menelusuri sejarah Islam, kita dapati sosok Umar bin Khaththab yang memiliki bobot keputusan yang bagus untuk diteladani. Umar memilih orang-orang terbaik untuk membangun suatu daerah yang dipimpinnya agar tidak rusak.

Itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Pernah ada suatu daerah yang nyaris hancur, padahal daerah itu sudah dibangun dan berkembang.

Umar lalu ditanya, “Bagaimana bisa ada kampung yang hancur, padahal sudah dibangun kokoh dan berkembang?” Umar menjawab, “Jika para pembuat dosa lebih hebat dari pada orang-orang baik di daerah itu, kemudian pemimpin dan tokoh masyarakatnya ada orang-orang munafik.”

Suatu kebijakan yang diberlakukan ditentukan dari kualitas dan bobot pemimpin yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Selama masih dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler, masih mementingkan urusan perut para kapitalis daripada urusan perut rakyatnya, masih bekerja sama dengan asing atau aseng mengelola kekayaan SDA, mustahil rakyat mendapatkan kebijakan yang sepenuh hati bisa menuntaskan pandemi.

Sehingga, sebagai muslim, kita dituntun Islam untuk berhukum dengan aturan-Nya secara kafah. Satu-satunya cara agar bisa menjalankan Islam kafah hanya dengan tegaknya Khilafah.