Kebijakan Prematur Vaksin, Bukan Solusi Hakiki

Sabtu, 9 Januari 2021

Oleh: ALFIAH

Sejak pandemi Covid-19 masuk ke negara kita,banyak kebijakan pemerintah guna pencegahan penyebaran Covid-19, mulai dari PSBB, 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)bahkan lock down dibeberapa wilayah,namun semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengubah angka penyebaran/penularan Covid -19.

Bahkan jumlah korban terpapar Covid-19,hingga korban meninggal dunia terus melonjak hingga saat ini.

Kemudian upaya selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian vaksinasi kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh walikota Balikpapan Rizal Effendi.

Sedikitnya ada sekitar 150 ribu penduduk Balikpapan yang akan diberikan vaksin Covid-19, jumlah tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah penduduk kota Balikpapan yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19, yakni berada di usia 18 sampai 59 tahun. Target tersebut dihitung berdasarkan jumlah usia berdasarkan kriteria penerima vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Meski belum ada kepastian berapa kuota yang akan diterima oleh kota Balikpapan dalam rencana vaksinasi Covid-19.Walikota Balikpapan menilai tak perlu angket untuk menerima vaksin.

Menurutnya Mayoritas masyarakat pasti setuju karna tau vaksin adalah solusi. Sumber : http://balikappan.prokal.co/read/news/247994-walikota-target-vaksin-covid-19.html Jika kita melihat dan mendalami kebijakan pemerintah yang diambil oleh walikota Balikpapan Rizal Effendi,ada beberapa poin yang harus kita perhatikan Vaksinasi adalah kebijakan prematur yang secara klinis saja belum teruji.

Negara lain pun menunggu hasil klinis tapi pemerintah justru sudah pre-order sinovac.

Vaksinasi sarat komersialisasi, meski dikabarkan gratis tapi pemerintah harus menanggung hutang atau kepentingan yang tidak murah.

Vaksinasi bukan solusi hingga pandemi karena tidak menjamin keselamatan rakyat karena di sisi lain negara berlepas tangan dan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan politik Negara model sistem kapitalisme hanya melahirkan solusi yang sarat komersialisasi. Kesehatan jadi peluang bisnis.

Negara sistem kapitalisme tidak mengutamakan keselamatan rakyat karena hanya beri solusi tambal sulam. Solusi islam menuntaskan pandemi karena bagian dari menyelamatkan jiwa manusia terutama muslim Kesehatan adalah hajah, negara berperan sebagai raa’in.

Negara sebagai raa’in tidak akan memberi honor bagi rakyat terutama dalam hal vaksinasi. Solusi yang diberikan saat ini jelas-jelas tidak mampu menjamin kesehatan dan kesejahteraan hajat hidup masyarakat. Maka sudah saatnya kita campakkan sistem kufur ini dan kembali kepada aturan islam yang berlandaskan Al qur'an dan As sunnah dibawah naungan khilafah. (**)