Rabu, 28 Oktober 2020
Rini Astutik
Pemerhati sosial
Baru-baru ini Menkeu Sri Mulyani kembali meraih penghargaan dari majalah Global Markets sebagai FinanceMinister Of The Year For East Asia Pacific Tahun 2020.
Menurut Global Markets, Sri mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani ekonomi Indonesia di pandemi corona (covid-19).
Dan ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Sri Mulyani dari majalah yang sama pada tahun 2018.(TRIBUNPALU.COM 17/10/2020).
Harus kita ketahui bahwa Global Markets merupakan majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi Internasional. Majalah ini diterbitkan pada saat pertemuan sidang tahunan IMF World Bank Group.
Tentu saja kabar semacam ini sangat mengejutkan banyak pihak lantaran ditengah krisis ekonomi dan kesehatan yang melanda saat ini,ternyata masyarakat sedang berada dibawah kendali Menteri Keuangan berpredikat terbaik.
Sehingga hal itu, membuat beberapa pihak menilai bahwa pemberian penghargaan itu kurang tepat.
Termasuk mantan ketua DPR Fadli zon, ia pun menilai realitanya saat ini perekonomian di Indonesia semakin sulit. Ini adalah satu pertanyaan yang perlu disikapi, ketidaksetujuan sejumlah pihak memang beralasan,karena kita tahu saat ini utang negara makin menggunung.
Sedangkan Menkeu sendiri tak mampu mengeluarkan kebijakan untuk bisa mengatasinya. Sehingga perlu diketahui, Kementrian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah tembus dikisaran Rp 5.434,86 triliun hingga Juli 2020. Bahkan dikutip dari (Bisnis.com 14/10/2020).
Bank dunia dalam laporannya yang berjudul International Debt Stastics (IDS) 2021, menempatkan Indonesia di daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar. Maka dari pertimbangan hal inilah yang membuat sejumlah para ekonom senior seperti Fuad Bawazier dan DR.Rizal Ramli mengkritik penghargaan tersebut.
Sebab dinilai tak masuk akal, karena kondisi ekonomi Indonesia sedang babak belur, merekapun menjelaskan bahwa tidak sedikit dari penghargaan itu berbayar,artinya penghargaan itu dapat diraih jika sipenerima mau membayar.
Mereka juga menyoroti jurus jitu Sri Mulyani dalam mengelola uang negara, yaitu dengan berhutang. Dampak buruk dari kebiasaan pemerintah berhutang akan membuat daya beli masyarakat menurun sehingga ekonomi gagal melaju mulus, sebab utang pemerintah sudah sangat besar,sehingga untuk membayar bunganya saja harus meminjam lagi.
Para ekonom senior juga kompak menilai bahwa masalah ekonomi Indonesia bukan terjadi karena dampak dari corona. Tapi jauh sebelum pandemi melanda, fundamental ekonomi Indonesia juga sudah rapuh.
Mungkin saja Sri Mulyani adalah menteri keuangan terbaik dimata asing tapi bukan dimata rakyat Indonesia. Ini semakin menegaskan bahwa penunjukannya berdasarkan penilaian asing (lembaga internasional) semata. Dikhawatirkan ini merupakan jebakan kapitalisme global agar bangsa ini semakin terjerat dengan hutang luar negeri.
Dilansir dari (detikFinance.com 13/10/2020) Sri Mulyani menyebutkan, utang Indonesia sudah mencapai ribuan triliun dan itu merupakan warisan dari Belanda. Menurutnya, saat negeri ini merdeka, secara keuangan balance sheet tidak 0 Rupiah.
Harta kekayaan yang ada rusak karena perang, dan seluruh investasi yang sebelumnya dilakukan Belanda menjadi investasi pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, menurut Sri Mulyani ,Belanda yang pernah menjajah selama 3,5 abad itu tak hanya memberi warisan ekonomi rusak, tapi juga utang. Utangnya menjadi utang pemerintah Indonesia.
Besarnya sekitar US$ 1,131,13 miliar atau setara Rp 15,8 triliun.Membangun negara dengan utang merupakan cara pandang ekonom kapitalis. Dampak peningkatan utang ini jelas akan menyebabkan beban berat pada generasi mendatang.
Bagaimana tidak negara dibuat buntung dengan utang riba yang bunganya makin menggunung. Maka dari sini pemerintah akan melakukan penekanan pengeluaran dan penambahan pemasukan atau dengan peningkatan pajak sehingga dari hal ini rakyatlah yang menjadi korban akibat dikuranginya subsidi untuk rakyat. Disisi lain pajak makin tinggi.
Di Indonesia utang merupakan candu yang paling digandrungi para pemimpin kita. Sudah sangat lama mereka mempertontonkan ketagihan utang secara gila-gilaan, menghambur-hamburkannya tanpa memperdulikan segala akibatnya sehingga rakyatlah yang harus menanggung bebannya.
Adapun ,utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan( moneter)negara penghutang.
Sebab sesungguhnya utang luar negeri merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh IMF dan Bank dunia untuk menguasai perekonomian nasional Indonesia termasuk juga pemiskinan di negara berkembang, adalah akibat jebakan utang luar negeri.
Negara berkembang dibujuk rayu supaya ikut kehendak mereka, metodenya ialah utang luar negeri ditawarkan sedemikian rupa agar dapat membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga akan menciptakan kemakmuran tetapi kenyataannya berbanding terbalik.
Lalu sampai kapan bangsa ini terjebak dengan utang luar negeri? Padahal kita semua telah melihat dan merasakan bagaimana sistem ekonomi ini.
Hingga realita utang luar negeri yang secara turun temurun sejak negeri ini menyatakan kemerdekaannya hingga hari ini akan terus membawa kita dalam perjalanan yang sangat panjang untuk bisa menjadi negara yang bebas utang.
Maka untuk itu perlu disadari pula bahwa utang luar merupakan alat penjajah untuk menjajah, maka sebagai negara yang berdaulat kita harus kembali menegakkan kedaulatan kita dengan penanganan terhadap masalah utang luar negeri jika Indonesia ingin terlepas dari cengkraman neoliberalisme dan mampu merdeka seutuhnya.
Kini sudah saatnya kita menyatakan stop utang luar negeri dan bersiap siap untuk meninggalkan sistem ekonomi kapitalis menuju sistem ekonomi Islam yang adil dan beradab. Islam memiliki aturan yang khas dan jelas dalam pengelolaan ekonomi.
Islam menetapkan bahwa negara wajib bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyat, Rasulullah SAW bersabda, "Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka.’’ (HR.Muslim)
Oleh sebab itu pemasukan negara dalam sistem pemerintahan Islam, sumber-sumber pendapatannya diperoleh dari kepemilikan negara (milkiyah ad daulah) seperti usyur, Fa’I, ghonimah, kharaj, jizyah dan lain-lain.
Juga diperoleh dari zakat maal (ternak,pertanian,perdagangan,emas dan perak). Selain itu dapat pula diperoleh dari pemasukan kepemilikan umum (milkiyyah ammah) seperti pengelolaan hasil pertambangan,minyak bumi,gas alam,kehutanan dan lainnya.
Negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum tersebut tanpa adanya liberalisasi barang,jasa,investasi,modal dan tenaga kerja terampil.
Dari ketiga pos ini akan mengalirkan harta baitul mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta baitul mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi.
Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dan utang luar negeri dapat dihindari.
Baitul mal sebagai lembaga yang mengelola pemasukan maupun pengeluaran serta perbelanjaan untuk kepentingan rakyat dan negara. Termasuk diantaranya proyek-proyek insfrastruktur.
Hal tersebut bukanlah tanggung jawab rakyat melainkan tanggung jawab baitul mal, yang berarti bagian dari tanggung jawab negara. Disini terlihat jelas, sumber-sumber pemasukan negara didapatkan tanpa harus membebani rakyat.
Kalaupun ada pengambilan pajak (dhoribah) hanya akan dibebankan jika baitul mal dalam keadaan kosong itupun hanya dipungut bagi kaum muslimin yang terkategori mampu saja yaitu yang sudah mampu mencukupi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan.
Namun semua aturan ini akan sulit tercapai bila masih menggunakan sistem demokrasi-kapitalis. Sungguh hanya dengan sistem Islam yang kaffah, segala permasalahan yang ada akan bisa teratasi.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Thaha:128 “ siapa saja yang berpaling dari perintahku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit."
Oleh karenanya sudah saatnya kita kembali pada kehidupan Islam, sebab sistem ekonomi Islam akan mampu membawa bangsa ini terbebas dari jeratan utang luar negeri apalagi yang berbasis ribawi. Wallahu A’lam Bishowab. (**)
Editor: Ahmad Yani