"Di negara yang majority low class, yang tidak terdidik, kurang mampu, jangankan meminta memakai masker, bahkan ada dikatakan COVID hoaks, konspirasi, dan lain-lain. Ini tidak gampang," kata Tito dalam webinar 'Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi', Minggu, 20 September 2020.
Sebaliknya, di negara majority middle class seperti Singapura, masyarakatnya sudah paham dengan bahaya virus corona sehingga, penularan disana dapat ditekan.
"Di negara-negara yang memiliki komposisi demografi yang rakyatnya middle class, terdidik, secara ekonomi mereka mampu, tadi disebut Singapura dan lain-lain mereka majority middle class. Mereka bisa googling pakai masker untuk apa," ucap Tito.
Lanjut Tito, Ini sangat berkaitan dengan pertama, aspek demografi. Kedua, sangat terkait dengan sistem politik. Sistem otoriter kerajaan, oligarki, satu partai misalnya, mereka memiliki kebijakan tunggal menghadapi masalah nasional, selain keras tetapi bisa satu arah, paralel pusat dan daerah. Nah di negara demokrasi sosial kontrol menjadi sulit, (kumparan.com, 20/09/2020).
Apa yang dikatakan menteri dalam negeri lebih kepada berandai-andai dan tidak berpijak pada fakta yang terpercaya. Bahkan cenderung melecehkan rakyat. Pertama, masalah demografi kependudukan tidak ada hubungan dengan kebodohan.
Jikapun sekarang negara dengan jumlah penduduk banyak tak semuanya bodoh. Sebab, ini berkaitan dengan fokus negara terhadap pemenuhan kebutuhan pokok negara.
Malah semestinya Tito Karnavian mengambil sikap koreksi, sudahkah pemerintah berkosentrasi penuh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat tersebut? Namun karena Indonesia menerapkan kapitalisme sebagaimana kebanyakan negara dibelahan dunia ini, maka Indonesia pun telah menjadikan urusan pemenuhan kebutuhan rakyat untuk bisnis.
Semua harus ada perhitungan untung dan rugi. Bagaimana kesehatan dilimpahkan kepada BPJS, SDA diberikan kepada investor asing, pendidikan di swastanisasi alias dibolehkan menarik dana dari orang tua untuk pembiayaan operasional belajar mengajar dan lain sebagainya adalah buktinya. Padahal konsep ini tak pernah membawa kepada keberhasilan, terwujudnya kesejahteraan.
Salah satu contoh negara besar adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin. Negara yang mereka pimpin awalnya hanya seputar jazirah Arab kemudian hingga menyentuh 2/3 dunia dalam kekuasaan Islam.
Bisa dibayangkan berapa banyak bahasa, suku, agama dan budaya yang ada di bawah pemerintahannya. Namun apakah yang terjadi kemunduran? Justru sebaliknya, peradaban cemerlangnya belum ada tandingan hingga hari ini, hal itu karena sistem yang diberlakukan oleh negara adalah sistem yang saling bersinergi dan berdiri diatas landasan yang kokoh yaitu akidah Islam.
Sekulerisme yang kemudian melahirkan politik demokrasi dan ekonomi kapitalis yang digadang sebagai bentuk kebebasan bagi manusia dalam menentukan nasibnya sendiri, terbukti malah semakin membawa manusia kepada peradaban lampau atau mundur yang semundur-mundurnya.
Krisis terus berulang terjadi, diperburuk dengan datangnya serangan Covid-19, lumpuhnya perekonomian membuat seluruh aspek yang berkaitan pun mengalami kemunduran. Jadi persoalannya bukan pada banyaknya penduduk, namun dengan apa negara mengatur urusan penduduk itu. Yang kedua, Mendagri mempersoalkan sistem pemerintahan yang cocok untuk menuntaskan pandemi ini.
Kembali ia mencontohkan Singapura dan negara yang menggunakan otoriter kerajaan, Oligarki ataupun kekuatan hanya ada pada satu partai. Padahal, meskipun otoriter kerajaan maupun Oligarki, dimana kekuasaan ada pada satu orang pada praktiknya tak pernah mendatangkan kesejahteraan, sebab yang menonjol tetaplah kapitalisme.
Ketika rakyat berkuasa sekaligus berdaulat sehingga berhak membuat undang-undang sendiri, pada saat yang sama mereka sedang menciptakan celah terciptanya transaksi bagi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu para pemodal. Yang rela memodali proses pembuatan undang-undang.
Dan itu terjadi pada sistem yang disebutkan Tito Karnavian. Tak pernah ada teman yang setia kecuali kepentingan itu sendiri. Kesimpulannya, kita butuh pemimpin yang mengetahui kedudukan dan pentingnya kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan adalah sebagian nikmat dari Allah.
Siapa saja yang menjalankan kekuasaan dengan benar, ia akan memperoleh kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Siapa yang lalai dan tidak menegakkan kekuasaan dengan benar, ia akan mendapat siksa karena kufur kepada Allah.
Demikian pula kita butuh sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan secara hakiki. Jelas ini bukan demokrasi atau kapitalisme, melainkan Islam. Pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai junnah (perisai) dan Ra'in ( pengurus) maka, hasilnya akan sangat berbeda.
Sebab job diskriptionnya langsung berasal dari syariat maka tidak ada lain syaratnya ia harus seorang yang bertakwa, yang siap menerapkan syariat sebagai undang-undang positif negara sebab jika ia lalai maka azab Allah sudah menanti.
Umar bin Kaththab menulis surat kepada bawahannya, yaitu Abu Musa al-Asy’ary: ”Sesungguhnya wakil ( pemimpin ) yang paling berbahagia adalah wakil yang rakyatnya merasa bahagia Sesungguhnya wakil yang paling celaka adalah wakil yang rakyatnya dalam keadaan paling sengsara. Oleh karena itu, mudahkanlah karena sesungguhnya bawahanmu akan mengikuti perilakumu.
Perumpamaanmu adalah seperti binatang melihat rumput hijau, kemudian memakannya dalam jumlah banyak hingga gemuk. Ternyata kegemukannya membawa kemalangan karena hal itu membuat dia disembelih dan dimakan manusia.
Wallahu a' lam bish showab.
Editor: Ahmad Yani