Oleh: Syarif Syamsul.

Sebanyak 19 tokoh pejuang bangsa dari berbagai daerah dan latar belakang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Salah satu nama yang menerima penghormatan tertinggi negara tersebut adalah almarhum Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amier, atau yang lebih dikenal dengan nama Jenderal M. Jusuf, putra Bone, Sulawesi Selatan yang namanya telah lama menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa dan pengabdian militer Indonesia.

Penganugerahan ini bukan sekadar penghormatan kepada seorang tokoh militer. Lebih dari itu, merupakan pengakuan negara terhadap pengabdian seorang putra bangsa yang telah meletakkan kehormatan, kesetiaan, dan tanggung jawab kepada negara di atas kepentingan pribadi.

Bagi keluarga besar TNI, nama Jenderal M. Jusuf adalah bagian dari sejarah pengabdian seorang prajurit. Bagi masyarakat Bugis, beliau merupakan kebanggaan yang melampaui batas daerah dan kesukuan.

Sosok yang mengingatkan bahwa kehormatan seorang jenderal tidak ditentukan semata-mata oleh tingginya pangkat, melainkan oleh nilai perjuangan dan jejak pengabdiannya.

Namun, penghormatan terhadap sejarah keprajuritan ini hadir di tengah ironi yang sulit diabaikan. Publik tengah dikejutkan oleh perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik, insan pers, hingga elemen masyarakat.

Perkara ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan teknologi kepolisian.

Ini menyangkut batas kewenangan, kesetiaan terhadap konstitusi, dan penghormatan terhadap institusi kepresidenan. Bagaimana mungkin aparat yang diberi mandat untuk melindungi rakyat dan menjaga keamanan negara justru diduga menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat negara?

Sulit membayangkan sebuah ironi ketika institusi yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru dihadapkan pada dugaan pelanggaran hukum oleh orang-orang yang pernah memegang kendali penting di dalamnya.

Bahkan, perkara yang menyeret mantan Kapolri ini memunculkan pertanyaan serius tentang loyalitas, rantai komando, dan kemungkinan adanya kepentingan lain di balik operasi tersebut. Dugaan makar tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan asumsi.

Namun, setiap indikasi yang mengarah pada ancaman terhadap keamanan dan tatanan konstitusional negara wajib diusut secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Di sinilah kita perlu kembali mengenang Jenderal Muhammad Jusuf.

Seorang jenderal seharusnya memahami bahwa pangkat adalah amanah, bukan alat untuk membangun kekuasaan di luar batas kewenangan. Kesetiaan seorang prajurit bukan kepada kepentingan kelompok, bukan pula kepada ambisi pribadi, melainkan kepada negara, konstitusi, dan rakyat. Masyarakat Bugis mengenal falsafah Siri'.

Harga diri dan kehormatan bukan sekadar sesuatu yang dibanggakan, tetapi sesuatu yang harus dijaga melalui sikap, tanggung jawab, dan keberanian mempertahankan kebenaran.

Karena itu, kebanggaan terhadap Jenderal M. Jusuf tidak boleh berhenti pada upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

Generasi penerus harus memahami makna sesungguhnya dari kehormatan seorang prajurit: berani mengabdi, teguh menjaga amanah, dan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan di luar tanggung jawabnya.

Jenderal M. Jusuf dikenang karena pengabdiannya kepada negara. Jangan sampai sejarah justru mencatat nama seorang jenderal karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan terhadap negara yang seharusnya dijaganya.

Pangkat dapat membuat seseorang dihormati, tetapi hanya integritas yang membuat namanya layak dikenang. Selamat kepada almarhum Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amier atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Kebanggaan bagi TNI, kehormatan bagi masyarakat Bugis, dan teladan bagi seluruh anak bangsa.