Kamis, 31 MARET 2022
BALIKPAPAN-Selama lima hari melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara), Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Dr. H. Mahyudin, ST, MM, menjadi penting untuk menyerap aspirasi masyarakat utamanya di Kaltimtara.
Dalam kunjungannya, beberapa wilayah membutuhkan infrastruktur, khususnya jalan dari kota Bontang menuju Sangatta, kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Menurutnya, pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius, terkait pembenahan infrastruktur, untuk menunjang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Selain itu, Mahyudin juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat khususnya, di kawasan pembangunan IKN Nusantara, Penajam-Paser Utara.
Ia menjelaskan, masyarakat setempat meminta adanya kejelasan, terkait kepemilikan lahan warga.
"Ada masyarakat memiliki lahan masuk dalam kawasan IKN, dan ini perlu diclearkan," ungkap Wakil Ketua DPD RI ini, dalam pertemuannya, bersama Kementerian ATR/PUPR, Kementerian BAPPENAS dan Kementerian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), melalui via zoom.
Disamping itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, turut hadir dalam rapat itu, di ruang rapat VVIP Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan.
Ia menyatakan, ditahun ini IKN dan kota penyangga, mendapat anggaran sekira Rp 3 triliun, untuk pembangunan kedua wilayah tersebut.
Pihaknya, bersyukur dengan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, tentunya akan mendatangkan banyak manfaat, termasuk tahapan pembangunan IKN kedepan, yang perlu melibatkan pihak pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Sementara Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, juga ikut serta dalam Kunker Wakil Ketua DPD RI ini, menyampaikan sumbangsi pemikiran dan moral bagi masyarakat Kaltim dalam pembangunan IKN, penting demi kelancaran pembangunan kawasan kedepan.
Menurutnya, perlunya sinergitas DPD dengan Kementerian terkait, termasuk dukungan masyarakat lokal, dalam pembangunan IKN.
Perlu keterlibatan masyarakat lokal, yang terintegrasi dan tidak terintimidasi, dan tidak temarginalisasi. "Maka perlu program yang afirmatif, memberikan ruang partisipasi, berintegrasi masyarakat setempat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penguatan SDM," harapnya.
Sesuai dengan konsep IKN, "New Smart City," termasuk integrasi kultural, diperlukan presentasi budaya se-Nusantara.
Selanjutnya, Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kaltim Firminus Kunum meminta, keterlibatan warga lokal khususnya, penduduk asli Kaltim atau Kalimantan, dalam pembangunan IKN dan tidak dijadikan penonton.
Pihaknya menyampaikan beberapa usulan salah satunya, pembangunan dayak center, "Nantinya akan menjadi pUsat budaya dan pengembangan SDM," ungkapnya. (Ahmad Yani)