Rabu 15 November 2023
SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), kini meluncurkan program Kolaborasi Konektivitas Kampung Tertinggal.
Melalui program ini, pemerintah daerah Kubar akan berkolaborasi untuk membangun akses konektivitas antar kampung.
Dengan tujuan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kampung dan mencapai target zero desa tertinggal di Kubar pada 2024 mendatang.
Peluncuran dilakukan oleh Bupati Kutai Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Dr. Ayonius, S.Pd, MM didampingi Assisten Administrasi Umum Sahadi, S.Hut.,M.Si dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Yudianto Rihartono, ST.,M.Si di Grand Ballroom lt.3 Hotel Mercure Samarinda.
Ayonius dikonfirmasi Senin (13/11/2023) menjelaskan. Berdasar penetapan status desa dan sesuai hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), pada 2023 terdapat 4 kampung atau desa tertinggal di Kutai Barat.
Yaitu, Kampung Lemper, Deraya, Gerunggung dan Tanjung Soke di Kecamatan Bongan. Ia mengatakan, pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Kutai Barat memiliki tantangan tersendiri, antara lain penyediaan akses jalan, investasi pembangunan jalan yang sangat tinggi, karena jarak yang jauh dan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Keterbatasan tersebut mengakibatkan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, angka kemiskinan tinggi dan roda pergerakan ekonomi bergulir lambat.
Dari tantangan tersebut, Ayonius mengakui jika Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengaku tidak mampu mengerjakan pembangunan sendiri, tanpa berkolaborasi dengan pihak lainnya.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang minim, dialokasikan sesuai dengan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
"Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan, sebagai akses konektifitas menuju kampung tertinggal tersebut, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaan. Kolaborasi dengan Pemerintahan Provinsi melalui usulan pendanaan Bantuan Keuangan dan dukungan terhadap Zero Desa Tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur," urainya.
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui usulan dengan mekanisme Inpres Jalan Daerah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023, tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Kerjasama lainnya dengan menggandeng TNI dengan mekanisme swakelola, Karya Bakti dan TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) maupun dengan mendorong perusahaan-perusahaan disekitar kampung tertinggal untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR) mengambil peran mengkoneksikan ruas jalan tersebut.
Menurut Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kabupatern Kutai Barat Merisa Dilang, ST.,M.Eng, sejauh ini panjang jalan menuju Kampung Tertinggal dari Jalan Poros Trans Kaltim dengan kondisi mantap 8,13 kilometer (Km).
Sementara panjang jalan belum mantap sepanjang 31,67 Km. Dengan beberapa titik sungai dan anak sungai yang harus segera ditangani untuk menjamin akses jalan masyarakat dari dan menuju ibukota Kabupaten dan Kecamatan dapat dilakukan.
Adapun tahap pertama dari kolaborasi adalah pemeliharaan ruas jalan pada tahun 2023, pembangunan jembatan dan box culvert pada tahun 2024 serta pembangunan jalan berkelanjutan sampai tahun 2025.
"Makanya kita membangun infrastruktur itu untuk menjembatani kampung – kampung, daerah – daerah yang belum dapat mengakses. Dengan demikian kemampuan keuangan daerah itu hampir 30 – 40% dari APBD memang diberikan perhatian, difokuskan untuk membangun infrastruktur," katanya.
"Kita paham sekali, dengan luasan Kubar 20.000 Km2, itu sangat luas sekali. Sangat berbeda dengan luas kota, Samarinda kurang lebih 600 Km2, Bontang 200 – 300 Km2, begitu pula Balikpapan, tapi kita 20.000 Km2. Ini lah dalam programnya, Kutai Barat yang semakin adil. Adil dalam arti kita fasilitas yang kita bangun semakin banyak dinikmati masyarakat," urainya Merisa.
Pelaksanaan Program Kolaborasi Konektivitas Kampung Tertinggal ini, kata dia, akan mewujudkan konektivitas menuju kampung-kampung tertinggal tersebut. Kemudian juga mengimplementasikan Reformasi Birokrasi tematik untuk pengentasan kemiskinan.
Di mana angka kemiskinan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 sebesar 10,2% dan ditargetkan turun menjadi 9,06% pada tahun 2024. (adv/DiskominfoKubar/*)