Sabtu 22 November 2025
BALIKPAPAN — Dalam upaya pengendalian banjir kembali menjadi bahan evaluasi oleh DPRD Kota Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menekankan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya seusai kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait penyusunan kajian akademik serta naskah akademik, dan Raperda inisiatif DPRD Kota Balikpapan, Senin (17/11/2025).
Yusri mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota sebenarnya telah menunjukkan progres penanganan banjir di sejumlah titik.
Salah satu lokasi yang mulai memperlihatkan perubahan adalah kawasan MT Haryono, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan banjir.
Menurutnya, meski hujan deras mengguyur kota pada malam sebelumnya, genangan di kawasan tersebut tidak lagi sebesar sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait pembangunan rumah pompa di kawasan MT Haryono.
Yusri menyebut, pembangunan fasilitas tersebut justru menimbulkan keluhan dari masyarakat yang terdampak. Sebagian warga yang awalnya berharap rumah pompa dapat mengurangi banjir, kini malah merasakan dampak sebaliknya.
"Rumah pompa itu seharusnya memberi solusi, bukan menambah masalah. Ini masih menjadi PR besar bagi kita semua,” ujarnya.
Selain MT Haryono, DPRD Kota Balikpapan juga mencatat masih ada puluhan titik banjir yang membutuhkan intervensi. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh Komisi III dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), setidaknya terdapat sekitar 15 titik yang sudah direncanakan pembangunan rumah pompa baru dan tersebar pada 4 hingga 5 kecamatan.
Namun idealnya, menurut Yusri, seluruh kecamatan yang memiliki kerawanan banjir harus mendapatkan fasilitas serupa.
Menanggapi anggapan sebagian masyarakat bahwa rumah pompa tidak efektif, Yusri meminta agar publik melihat kembali kajian teknis yang sudah disusun oleh Dinas PU.
Ia menegaskan, pembangunan rumah pompa telah melalui perencanaan dan analisis kebutuhan, baik dari sisi kapasitas besar maupun kecil.
"Kajiannya sudah ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya dilakukan secara tepat agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Yusri menegaskan DPRD Kota Balikpapan akan terus mengawal seluruh proses penanganan banjir, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Ia berharap Raperda inisiatif yang sedang disusun dapat menjadi dasar hukum yang memperkuat pengendalian banjir secara terpadu di Kota Balikpapan.
"Kami ingin persoalan banjir tidak lagi menjadi kejadian berulang. DPRD Kota Balikpapan akan mengawal agar penanganan dilakukan secara serius dan tidak menyisakan masalah bagi masyarakat,” tandasnya. (Adys/adv/*)