Rabu 12 November 2025
BALIKPAPAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala, menyoroti dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang membuat sejumlah proyek pembangunan di daerah, termasuk sektor ekonomi dan infrastruktur, belum bisa dijalankan sesuai rencana.
Ia menilai, kondisi ini menjadi ujian bagi pemerintah kota untuk tetap menjaga prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Banyak kegiatan fisik yang belum bisa dijalankan karena anggaran kita mengalami penyesuaian cukup besar. Itu bukan hanya di Kota Balikpapan, tapi hampir semua daerah merasakan dampaknya,” ujar Baharuddin, Senin (10/11/2025).
Ia menjelaskan, penurunan transfer keuangan daerah dari pusat mencapai sekitar satu triliun rupiah, membuat ruang fiskal kota menjadi sangat terbatas. Akibatnya, beberapa proyek strategis, termasuk rencana pembangunan ulang Pasar Inpres, harus ditunda.
"Informasi dari Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, proyek pasar itu belum bisa dilanjutkan karena alokasi anggarannya terserap untuk kebutuhan lain. Namun mereka sudah berkomitmen akan mengusulkan kembali di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikutnya,” jelasnya.
Menurut Baharuddin, kebijakan refocusing anggaran ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dan efisien dalam menentukan program prioritas.
Ia menegaskan, sektor kesehatan dan pendidikan tetap harus menjadi perhatian utama karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
"Kita tidak bisa memaksakan semua proyek berjalan bersamaan. Yang penting program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, tetap jalan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah kondisi fiskal yang menurun. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya itu merupakan contoh kebijakan yang harus terus dikawal agar dampaknya benar-benar terasa di lapangan.
"Program seperti MBG itu bagus, tapi tetap perlu pengawasan dan evaluasi supaya manfaatnya tepat sasaran. Ini bentuk tanggung jawab kita semua agar masyarakat tetap merasakan hadirnya negara,” ungkapnya.
Baharuddin berharap pemerintah kota bisa menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta, dalam mencari alternatif pendanaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kondisi fiskal memang berat, tapi bukan berarti pembangunan harus berhenti. Kita harus kreatif mencari solusi, supaya kegiatan ekonomi tetap tumbuh dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat,” tandasnya. (Adys/adv/*)