DPRD Balikpapan Dorong Penguatan Identitas Hukum Anak Lewat Program KIA

Kamis 16 Oktober 2025

BALIKPAPAN– DPRD Kota Balikpapan menilai bahwa penguatan identitas hukum anak harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang secara menyeluruh.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan pentingnya optimalisasi program Kartu Identitas Anak (KIA), agar setiap anak bisa dapat memiliki legalitas yang diakui negara sejak dini.

Iwan Wahyudi anggota Komisi I DPRD Balikpapan - adys

Menurutnya, untuk keberadaan KIA bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bentuk nyata pengakuan negara terhadap eksistensi anak di tengah kalangan masyarakat.

"KIA adalah bukti perlindungan hukum dasar bagi anak. Dengan identitas ini, mereka itu bisa mengakses berbagai macam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tanpa hambatan,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Iwan menyoroti masih banyaknya anak di Kota Balikpapan ini yang belum memiliki identitas hukum, termasuk mereka yang lahir dari pernikahan tidak tercatat atau siri.

Ia menekankan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan hukum yang sama.

"Anak-anak dari pernikahan siri juga tetap warga negara Indonesia. Mereka itu harus tetap diakui dan difasilitasi agar memiliki identitas hukum,” tegasnya.

Kemudian, Iwan juga turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperkuat ekosistem ramah anak melalui program literasi, kegiatan mendongeng, serta pembinaan orang tua (parenting) di sekolah-sekolah.

Ia menilai, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menyiapkan generasi cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

Tak hanya itu, Iwan juga meminta perhatian lebih terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak korban kekerasan.

Menurutnya, Unit Pelayanan Terpadu yang telah dibentuk perlu diperkuat dari sisi sumber daya dan pendampingan agar penanganan kasus bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

"Perlindungan anak tidak boleh setengah-setengah. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah, DPRD Kota Balikpapan, hingga masyarakat. Kita ingin setiap anak di Balikpapan tumbuh dengan aman, bahagia, dan terlindungi,” tandasnya. (Adys/adv/*)