Senin, 30 Maret 2020
BALIKPAPAN-Merebaknya virus Corona (COVID-19) di Balikpapan, menjadi kekhawatiran semua pihak, termasuk fraksi Gerindra. Kekhawatiran meluasnya, virus Corona di kota Balikpapan disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Sabaruddin Panrecalle, Senin (30/3/2020).
Menurutnya, pemkot Balikpapan harus bersikap, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, diperlukan sikap tegas pemerintah kota. "Tidak ada cara lain kecuali, isolir, atau kata lain krantina wilayah atau lockdown sesaat. Karena kondisi ini tidak dapat ditolerir lagi," tegas Sabaruddin.
Ia meyakini, saat dilakukan rapid tes, (tes secara massal, red) kasus ini, akan bertambah.
Kedua pilihan disampaikan Sabaruddin, memiliki konsekuensi yang sama. Meski pemkot berat untuk memutuskan pilihan ini. Namun diantara, lockdown atau isolir dan karantina wilayah, memiliki konsekuensi.
"Dengan cara saat ini, juga memiliki resiko. Kalaupun harus isolir, akses udara, laut dan darat ditutup, hanya saja keperluan logistik, tetap diperlukan akses," urainya.
"Termasuk area publik, tempat wisata dapat dihentikan sementara, untuk melawan dan memerangi COVID-19, secara bersama-sama, kalau kita mau serius," bebernya.
"Kalau saat ini, kondisinya sebagian masyarakat masih ramai keluar rumah, dan mengabaikan instruksi pemerintah, untuk melakukan stay home," jelasnya.
Meski imbauan pemerintah, untuk social distancing, masih diabaikan warga.
Kondisi ini, diperlukan ketegasan pemimpin, bila tidak melakukan lockdown, diharapkan ada langkah konkrit dilakukan. "Walaupun, kondisi ekonomi dinilai mengalami penurunan, dinilai wajar, dibanding nyawa masyarakat Balikpapan terancam," harap Sabaruddin.
Sabaruddin Panrecalle meminta pemkot Balikpapan, untuk melakukan koordinasi dengan pihak pemprov dan pemerintah pusat, untuk memastikan langkah apa harus dilaksanakan di daerah.
Ketua Fraksi Gerindra ini, menilai kondisi penanganan COVID-19 dinilai mencekam. "Adapun pusat tidak dapat mengambil sikap, diharapkan dapat mengetahui perkembangan di daerah," katanya.
Terkait, anggaran penanganan COVID-19, pihaknya tidak mempersoalkan, meski diperlukan rumusan. Selanjutnya, pembahasan bersama. "Hingga saat ini, kam belum menerima rincian anggaran bencana Terkait, COVID-19," pungkas Sabaruddin.
Liputan: Yudi
Editor: Ahmad Yani