Senin 3 Maret 2025

BALIKPAPAN- Aksi damai yang digelar oleh mahasiswa Balikpapan pada 28 Februari 2024 lalu, kembali menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan komitmennya untuk menjembatani dialog antara mahasiswa dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam aliansi kota minyak. Aksi ini berlangsung damai dan tidak ada tindakan yang merugikan. Ini adalah bentuk aspirasi yang harus kita hargai," ungkap Alwi.

Mahasiswa menyampaikan sepuluh poin tuntutan, dengan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran sebagai fokus utama.

Alwi menjelaskan, bahwa akan melakukan surat menyurat untuk mengatur RDP, di mana akan mengundang lima perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan DPRD dan pihak terkait.

"Demo adalah hak setiap warga negara, tetapi kita juga perlu mencari cara yang lebih konstruktif untuk menyelesaikan masalah. RDP adalah langkah yang lebih efektif daripada hanya melakukan demonstrasi,” ungkapnya.

Selain isu anggaran, mahasiswa juga menyoroti permasalahan lokal seperti banjir dan penyediaan air bersih. Alwi menegaskan perlunya solusi bersama, dan bisa memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU), camat, dan lurah untuk membahas persoalan tersebut.

"RDP adalah langkah yang lebih efektif untuk mendapatkan solusi, dan kami harus mengatur jadwal serta menyurat terlebih dahulu. Biasanya, satu sampai dua minggu baru kami bisa mendapatkan jawaban untuk pertemuan di tingkat pusat,” jelasnya.

Dengan adanya rencana untuk RDP, Alwi berharap dapat mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. (Adys/*)