Iman Slamet Santoso Geram, Perlakuan PT. Fahreza Duta Perkasa Rusak Fasum Wika

Jumat 6 Oktober 2023

BALIKPAPAN - PT. Fahreza Duta Perkasa tidak bertanggung jawab atas kerusakan Fasum Perumahan Wika di Perumahan Wika RT 15, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara yang disebabkan dampak dari Proyek DAS Ampal, Hal tersebut membuat kesal Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, H.Slamet Iman Santoso.

Iman Slamet Santoso Anggota Komisi II DPRD Balikpapan

Pihaknya sudah memberikan somasi kedua kepada PT. Fahreza Duta Perkasa, tetapi sampai saat ini tidak memberikan respon sama sekali dan menunjukkan niat untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang telah diperbuat.

"Sampai hari ini tidak ada respon. Jadi surat kami akan ditembuskan ke PT Fahreza Duta Perkasa yang ada di pusat," kata Iman pada hari Kamis (5/10/2023).

Ia menjelaskan, Fasilitas Umum (Fasum) tersebut itu sudah dilimpahkan dan menjadi milik Pemerintah Kota Balikpapan, bukan lagi milik masyarakat.

"Jadi terhadap apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk memperjuangkan milik Pemerintah Kota, bukan milik pribadi. Jadi jika ada sesuatu yang kami lakukan berarti tandanya ada yang janggal pada proyek ini," tegasnya.

Pada dasarnya, hal yang perlu dipertanyakan untuk dipertegas ialah untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dijanjikan terhadap proyek ini oleh Kontraktor yang bersangkutan.

Kendati demikian, terkait perjalanan waktu Anggota Dewan pun turut menunggu respon dari para OPD terkait salah satunya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan selaku pihak pengawas yang tidak sigap menjembatani keluhan tersebut, sehingga menjadi minimnya penyelesaian dari persoalan itu.

"Persoalan kecil saja tidak bisa diselesaikan, padahal cuma sederhana yang bisa diselesaikan dengan campur tangan DPU. Jadi saya berusaha mengajukan ini ke KPK biar terbuka sekalian persoalan ini," terangnya.

Menurutnya, masyarakat jangan dibiarkan berjuang sendiri apalagi dalam tujuan memperjuangkan kepemilikan Pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta Dinas terkait bersikap yang seharusnya dan berada di sisi rakyat.

"Kita tunggu sampai Desember nanti bagaimana Pemerintah Kota bisa bersikap, agar persoalan sederhana ini bisa selesai," tandasnya. (Adys/*)