Kamis, 15 SEPTEMBER 2022

BALIKPAPAN-Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S,Sos menanggapi soal rencana pembangunan Emergency Safety Area  atau jalan layang di turunan simpang Muara Rapak Balikpapan, menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Wacana pembangunan Emergency Safety Area tersebut banyak sekali prosesnya untuk merealisasikan termasuk permasalahan lahan yang akan digunakan nantinya dan juga ada pro kontra antara warga disekitar tempat tersebut.

"Ini merupakan hal yang wajar dan sah karena masyarakat merupakan kontrol kinerja terakhir yang dilakukan eksekutif maupun legislatif," kata Abdulloh kepada awak media, Kamis (15/9/2022).

DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendorong pembangunan jalur safety di simpang Muara Rapak dan telah mempersiapkan pembebasan lahan untuk merealisasikan rencana tersebut supaya mencegah terjadinya lakalantas yang kembali terjadi.

"Semua butuh proses dan action tidak instan merealisasikan nya. Anggaran yang didapat dari hasil rapat bulan ini akan dilakukan pembayaran untuk pembebasan lahan sekitar Rp 4,5 Miliar," ucapnya.

Abdulloh menegaskan, anggaran pembangunan jalur Emergency Safety Area simpang Muara Rapak termasuk APBD Perubahan 2022. Pihak nya akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat.

"Kami legislatif tidak duduk diam, pastinya ada action. Kami tidak alergi dikritik tetapi masyarakat juga perlu tau proses dan prosedurnya untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mencari solusi," pungkasnya. (Adys/*)