Kamis, 14 APRIL 2022

BALIKPAPAN-Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Suwanto menilai pentingnya pemkot Balikpapan, memprioritaskan pembangunan sekolah, mulai tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK. Menyusul berbagai persoalan yang muncul saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) digelar.

Menurutnya, hampir setiap tahunnya Balikpapan mengalami persoalan saat PPDB dimulai. "Hal ini terjadi akibat daya tampung sekolah terbatas, khusunya tingkat SMP dan SMA/SMK," ungkapnya, baru-baru ini.

Padahal pemkot Balikpapan telah merencanakan dan mengusulkan pembangunan sekolah dibeberapa wilayah di Balikpapan. Seperti, wilayah Balikpapan Kota, lahan kosong milik pemkot sekitar waduk Telaga Sari, rencananya akan dibangun sekolah terpadu.

Lain hal, dengan rencana pembangunan sekolah SMK 7 di Balikpapan Barat, yang telah diusulkan anggota dewan periode sebelumnya. Pembangunannya melalui pemprov Kaltim, yang telah dianggarkan sebesar 10 milyar oleh DPRD Provinsi Kaltim, ditahun 2021.

Anggaran tersebut, tidak bisa terealisasi karena terkendala persoalan lahan yang belum tuntas, dan berada dilahan mangrove, serta masih ada lahan yang belum diselesaikan pembebasannya oleh pemkot Balikpapan.

Hal itu disampaikan Kadisdikbud Provinsi Kaltim Anwar Sanusi, saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dilaksanakan pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Pemrov Kaltim 2021, di hotel Jatra Ewalk, Balikpapan, Selasa (12/4/2022).

Termasuk belum mendapatkan izin dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup), karena berada diatas lahan mangrove. 

Meski Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyiapkan Detail Enginering Design (DED) dan lokasi yang sudah siap untuk dibangun.

Padahal di APBD tahun 2022 ini l, juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 30 miliar, jadi total anggaran Rp 40 miliar. Anggaran ini tidak dapat terserap akibat berbagai persoalan belum selesai. (Adv/Ahmad Yani)